Perdagangan Bursa Karbon Indonesia Resmi Dimulai, Menko Luhut Ungkap Targetnya
- M Yudha P / VIVA.co.id
Jakarta – Presiden Joko Widodo secara resmi telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada hari ini, Selasa, 26 September 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, nantinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi langsung penyelenggaraan bursa karbon tersebut.
"Penyelenggaraan bursa karbon Indonesia akan dilakukan pengawasan secara langsung oleh OJK," kata Luhut dalam telekonferensi pers, Selasa, 26 September 2023.
Dia menambahkan, pengawasan oleh OJK itu akan dilakukan dengan teknologi blockchain, dan menggunakan unit karbon berkualitas yang dijalankan secara bertahap.
"Dimulai dari pasar dalam negeri, dan akan dikembangkan untuk perdagangan pasar karbon luar negeri serta sebagai karbon market regional hub," ujarnya.
Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX)
- vivanews/Andry Daud
Melalui peluncuran dan pembukaan perdagangan perdana pada bursa karbon Indonesia hari ini, Luhut selaku Ketua Komite Pengarah Penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon, melaporkan beberapa capaian pihaknya kepada Presiden Jokowi.
Pertama yakni telah ditetapkan peraturan tentang tata kerja Komrah, tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan, POJK tetang bursa karbon, dan peraturan lain yang berkaitan dengannya. Selain itu, implementasi perdagangan emisi atau ETF dari 99 unit PLTU batu bara, juga telah diluncurkan pada 22 Februari 2023 silam.
Kedua, terdapat implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan dan mekanisme non-pasar, melalui program carbon fund di Kalimantan Timur.
"Kemudian proyek biocarbon di Jambi, dan kerja sama dengan pemerintah Norway dengan total nilai mencapai US$236 juta," kata Luhut.
Ilustrasi jejak karbon.
- ESCP Business School
Meski demikian, Luhut juga melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pihaknya. Antara lain yakni penyelesaian peta jalan (roadmap) perdagangan karbon sektor dan pajak karbon.
Berdasarkan ratas sebelumnya, Luhut pun memastikan bahwa pihaknya juga akan mengawal ketat Permen LHK penyelenggara NDC, dan Permen LHK perdagangan karbon luar negeri. Hal itu termasuk PMK soal pajak karbon, yang juga bakal dikawal ketat oleh Luhut supaya jangan lari dari hasil keputusan ratas tersebut.
"Selanjutnya, penyempurnaan sistem pencatatan nasional atau SRN PPI, dan integrasinya dengan sistem yang ada di sektor. Agar tujuan transparansi dapat terlaksana dengan baik," ujarnya.
