Transaksi Pinjol Diproyeksi Bakal Meroket pada Tahun Politik Pemilu 2024
Jakarta – Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mochammad Ihsanuddin mengatakan, industri fintech memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian, khususnya pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang.
Dia menjelaskan, tahun politik 2024 nanti sekiranya akan diramaikan oleh beberapa ajang pesta demokrasi, dengan adanya sejumlah pemilu yang diselenggarakan di tahun tersebut. Yakni pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.
Terlebih, apabila pilpres sampai harus berlangsung dua putaran, maka hal itu tentunya akan banyak berpengaruh pada kegiatan ekonomi yang akan turut merasakan dampaknya.
Sehingga, pada momentum seperti itulah layanan pinjaman secara daring (pinjol) akan sangat dibutuhkan masyarakat. Di mana peluang ini bisa dimanfaatkan oleh para perusahaan fintech di Tanah Air.
"Jadi pada saat tahun depan Indonesia menghadapi pesta demokrasi yang besar, fintech (Pinjol) ini bisa berperan strategis karena akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat," kata Ihsanuddin di Gedung BEI, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.
Pengungkapan jaringan pinjaman online atau pinjol Ilegal.
- VIVA/M Ali Wafa
Dia menjelaskan, mayoritas anggota perusahaan fintech saat ini masih berupa fintech peer-to-peer (P2P) lending, yang bergerak di layanan peminjaman uang (pinjol). Sementara jenis fintech lainnya adalah fintech crowdfunding, microfinancing, digital payment, dan lain sebagainya.
"P2P lending inilah yang biasanya banyak diadukan oleh masyarakat, sehingga dari awal harus diperbaiki bersama-sama," ujar Ihsanuddin.
Ilustrasi Pemilu.
- VIVA/Misrohatun Hasanah
Karenanya, Ihsanuddin berharap agar pemerintah dan asosiasi perusahaan fintech bisa terus mendorong perbaikan industri fintech bersama-sama. Supaya keberadaannya bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat, termasuk bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Sekarang kita menghadapi climate change, sehingga sekarang ada bursa karbon dan lain sebagainya, kalau enggak ada fintech mana bisa," ujarnya.
Ada Teknologi Termaju Ramah Lingkungan PPLI, KLHK Optimis 2028 Indonesia Bebas PCBs
Direktorat Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (PB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) optimis pada tahun 2028 Indonesia akan bebas PCBs.
