SKK Migas Perkirakan Lifting Migas 2023 Tak Capai Target, Ini Penyebabnya
- Dok. SKK Migas
Jakarta – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto mengatakan, akibat banyaknya proyek yang tertunda, proyeksi lifting minyak mentah di tahun 2023 ini diperkirakan hanya bisa mencapai 606 ribu barel minyak per hari (bopd).
"Jadi memang dalam upaya mencapai target 2023, terdapat kendala dari sisi keterlambatan proyek. Karena memang proyek besar JTB, Train 3, yang tidak terlepas dari pengaruh pandemi," kata Dwi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Kamis, 30 November 2023.
Dia memaparkan, realisasi lifting minyak sampai bulan Oktober 2023 yakni sebesar 604 ribu BOPD. Capaian itu setara dengan 91,6 persen dari target APBN 2023. Sementara hingga Desember 2023, lifting minyak diprediksi hanya mencapai 606,3 ribu BOPD atau 91,9 persen dari target APBN.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya.
Dwi menjelaskan, pada kuartal III-2023 telah terjadi kebocoran aging facilities, khususnya di fasilitas produksi Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES). Kebocoran serta terbakarnya kabel power itu, membuat SKK Migas harus mengubah rute mode of electricity yang tadinya menggunakan kabel menjadi suplai gas.
"Kami belokkan suplai gas ke Oses cukup besar mengambil produksi di triwulan III 2023," ujar Dwi.
Namun, Dwi memastikan bahwa masalah kebocoran tersebut sudah selesai. Aging facilities yang kritis dan ditargetkan selesai 2026, sudah dipercepat menjadi 2025.
"Ini membuat year-on-year (yoy) kita 99,5 persen, karena tahun lalu sampai Oktober 607 ribu bopd. Kalau terhadap APBN 91,6 persen, WP&B 97,3 persen untuk Oktober. Sedangkan outlook Desember, diharapkan untuk APBN 91,9 persen dan kemudian untuk WP&B 97,6 persen," kata Dwi.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati di PHR.
- Dok. Pertamina
Selain itu, lanjut Dwi, untuk realisasi salur gas di Oktober 2023 telah mencapai 5.353 MMSCFD. Dimana, target untuk tahun ini tercatat turun menjadi 5.400 MMSCFD. Dia mengakui bahwa pihaknya mengalami kendala kelebihan gas di Jawa Timur, yang belum bisa tersalurkan di Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang sangat membutuhkan gas. Hal itu karena pipa Semarang Cirebon belum tersedia.
"Ada sekitar 100 MMSCFD yang kita menahan produksi untuk Jatim. Demikian juga JTB belum bisa beroperasi optimal karena ada keterbatasan penyerapan," ujarnya.
Jokowi: BPKP Jangan Banyak Kasih ‘Lampu Merah’ yang Bikin Takut Pimpinan Proyek
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 22 Mei 2024. Menurut dia, Bad
