- Dokumen Kominfo
VIVA – Menyambut Pemilu yang makin dekat, Kementerian Komunikasi dan Informatika makin giat menggelar pelatihan dan sosialisasi mengantisipasi berita bohong atau hoax.
Direktur Pengelolaan Media Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Siti Meiningsih menegaskan, pemerintah terus berupaya berkampanye antihoax dan mengajak wartawan serta masyarakat menggunakan media sosial dengan bijak.
Dia mengatakan penggunaan media sosial sudah diatur ketat lewat hadirnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik, namun pemerintah tetap mengutamakan persuasif untuk bijak dalam penggunaan media komunikasi digital tersebut.
“Mari isi media sosial dengan konten-konten positif. Walaupun kita sudah punya UU ITE, tapi kita lebih mengedepankan edukasi penggunaan media sosial,” kata Siti dalam keterangannya, Jumat 22 Februari 2019.
Wujud langkah persuasif Kominfo yakni menggelar Workshop Peliputan Pemilu 2019 dengan tema 'Masyarakat Pers Mengawal Pemilu yang Demokratis dan Bermartabat' di Kota Yogyakarta, bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Dalam workshop, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy Sillalahi mengimbau insan pers dan masyarakat untuk sama-sama mengendalikan diri untuk bijak dan tidak menyebarkan berita bohong.
“Hoax terjadi karena kelatahan jari kita. Rasa ingin duluan menyebarkan informasi yang terjadi akhirnya menyebar kemana-mana. Intinya pengendalian diri (jari)” ujarnya.
Peserta workshop mendapatkan pembekalan tentang pengambilan sudut pandang berita dalam hal politik. Apalagi suasana politik dan psikologis masyarakat cenderung memanas.
Dengan pembekalan peserta wartawan dalam menyajikan berita yang menyejukkan bagi masyarakat dan tidak menghadirkan keresahan.
Dalam workshop tersebut hadir juga Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochmmad Afifuddin, Ketua Bidang Pendidikan PWI Nurjaman Mochtar serta unsur Kominfo.
