Facebook Dicecar Terkait Unggahan Islamofobia

Sejauh ini Modi dan fungsionaris BJP menepis dugaan tersebut, dan sebaliknya malah menuduh Facebook menyensor konten-konten pro-India.

Selasa (2/9), Menteri Teknologi Ravi Shankar Prasad menulis surat kepada pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, di mana dia mengkritik kebijakan Facebook membatasi peredaran konten-konten yang diunggah kaum nasionalis Hindu. Sebelumnya pada Agustus, Partai Kongres yang beroposisi menulis surat seripa kepada Zuckerberg buat mendesak investigasi internal menyusul laporan Wall Street Journal.

Kepentingan bisnis diyakini ikut berperan

Harian asal New York itu menulis Direktur Kebijakan Publik di Facebook India, Anhki Das, "menolak menerapkan netiket anti ujaran kebencian" terhadap anggota partai Modi, bahkan setelah unggahan tersebut dinyatakan tidak layak secara internal. Dalam suratnya, Partai Kongres mempertimbangkan "tindakan hukum dan legislatif" untuk memastikan "perusahaan asing tidak terus menciptakan ketidakharmonisan sosial."

Kepada kantor berita AP, Facebook mengklaim pihaknya menerapkan kebijakan antikebencian secara global "tanpa memandang posisi politik atau afiliasi partai."

Namun situasi di lapangan berbeda. Analisa lembaga riset Equality Labs pada 2019 menunjukkan grup-grup yang mengunggah konten antimuslim mencakup pendukung BJP dan simpatisan organisasi ekstrem kanan India Rashtria Swayamsevak Sangh. Lembaga itu mendapati hingga 93 persen konten yang mengandung Islamofobia dibiarkan tak terhapus oleh Facebook.

Thenmozhi Soundararajan, Direktur Equality Labs, meyakini Facebook tidak memiliki kapasitas untuk menanggulangi arus gelombang ujaran kebencian terhadap Islam atau Islamofobia dan lambat dalam bereaksi. "Mereka tidak punya alasan mengusir pengguna yang rajin menghasut tindak kekerasan, karena ini bertentangan dengan kepentingan bisnisnya" kata dia.