- Viva.co.id/Mitra Angelia
VIVA.co.id – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mengungkapkan, transaksi pengadaan pemerintahan telah mencapai Rp2 triliun. Jumlah tersebut merupakan gabungan transaksi melalui sistem e-purchasing dan komoditas online shop berbasis E-Katalog.
Ketua LKPP Agus Prabowo mengatakan sampai awal 2017, transaksi melalui sistem e-purchasing Rp1,4 triliun. Lalu komoditas online shop, seperti produk PC, laptop, printer dan lainnya Rp46,74 miliar. Masing-masing kategori, pada tahun kemarin transaksinya Rp50,79 triliun dan Rp3,32 triliun.
"Jumlah produk yang tayang di E-Katalog sampai dengan 24 Januari 2017 sebanyak 73.836 item," ujarAgus saat paparannya ditemui di Raffles Hotel, Jakarta, Kamis 26 Januari 2017.
Seperti diketahui, E-Katalog diinisiasi LKPP sejak 2013. Tujuan belanja barang dan jasa pemerintahan berbasis daring ini tak lain agar pemerintah lebih transparan, mudah, cepat dan akuntabilitas dalam pengadaan.
Sejak 2013, E-Katalog memulai pengadaan daring dengan komoditas kendaraan dan obat-obatan. Kemudian berkembang komoditas dan penyedia dalam E-Katalog. Pada era belanja daring, LKPP ‘menyeret’ para pemain e-commerce yang menyediakan peralatan yang dibutuhkan pemerintahan, untuk bergabung ke E-Katalog.
Sampai sekarang total ada delapan e-commerce yang terdaftar di E-Katalog, yaitu AXIQoe.com, Krisbow.com, Mbiz.com, Officestore.co.id, Bhinneka.com, Ayooklik.com, Anugerahpratama.com, dan Premiere.co.id.
KPK Cegah Tiga Orang di Kasus Dugaan Korupsi di PT PLN, Siapa Dia?
Komisi Pemberantasan Korupsi, mencegah 3 orang terkait dengan penyidikan baru dugaan kasus korupsi yang terjadi di PT PLN (Persero). Dugaan pada pengadaan barang dan jasa
