Warga Kompak Nolak Relokasi dan Penutupan Pulau Komodo
- abc
Sementara itu menyikapi keberatan warga ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku otoritas yang berwenang atas kawasan TN Komodo meminta masyarakat untuk tenang dan tidak emosional menyikapi kabar yang beredar terkait revitalisasi ini.
Juru bicara KLHK, Jati Witjaksono mengatakan hingga kini tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk mengkaji rencana revitalisasi TN Komodo masih bekerja.
Hasil kajian mereka itu nanti yang akan menjadi dasar dari opsi-opsi kebijakan apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk merevitalisasi TN Komodo.
"Kita masih menunggu hasil kajian tim terpadu itu dulu, rekomendasi mereka seperti apa untuk revitalisasi disana, dan itu nanti akan disampaikan ke menteri LHK baru nanti menteri akan ambil keputusan." kata Jati Witjaksono.
KLHK sendiri menurut Jati sangat memahami keberatan warga.
"Kita juga berpendapat revitalisasi tidak berarti menutup. Tapi opsi apa yang akan dilakukan itu menunggu hasil kajian tim terpadu ini dulu." tandasnya.
Tim terpadu ini, pada Kamis (15/8/2019) berusaha bertemu untuk berdialog dengan warga di Pulau Komodo, namun pertemuan itu gagal terlaksana karena kedatangan mereka langsung disambut dengan aksi unjuk rasa warga menolak rencana penutupan dan relokasi tersebut.
ABC telah menghubungi Gubernur NTT, Viktor Lasikodat, namun belum mendapat tanggapan.
Rencana revitalisasi kawasan Taman Nasional Komodo terungkap sejak awal tahun 2019.
Gubernur NTT Viktor Lasikodat mengungkapkan pemerintah NTT bertekad menata TN Komodo menjadi daerah konservasi yang berkualitas tinggi seperti kepulauan Galapagos di Ekuador.
Pengelolaan yang hendak ditiru antara lain kebijakan pembatasan kunjungan untuk menghindari aktivitas wisata secara massal, meningkatkan tarif masuk ke kawasan TN Komodo sebagai kawasan wisata eksklusif.
