- VIVA
VIVA – Raut muka bahagia terpancar, ketika tinta hitam selesai digoreskan di kertas putih. Kertas itu bukan kertas biasa. Namun, pertanda bahwa Indonesia menjadi pemilik dominan tambang emas terbesar di dunia, Grasberg, yang selama ini dikuasai PT Freeport Indonesia.
Pada hari itu, seluruh mata tertuju kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan bos Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, yang sama-sama tersenyum, karena proses yang begitu alot akhirnya mulai melunak.
Tak sampai di situ, kedua orang yang selama ini menjadi perhatian dalam proses divestasi saham PT Freeport Indonesia, untuk kali pertama berpelukan hangat. Meski sebentar, senyum lebar bahagia tersirat di wajah keduanya.
Divestasi saham Freeport
Peristiwa itu terjadi pada Kamis lalu, 27 September 2018 di Ruang Sarulla, Kementerian ESDM Jakarta. Pada hari itu, menandakan kepastian operasi Freeport tetap berjalan, seiring dengan Indonesia menjadi pemegang saham dominan di tambang Bumi cenderawasih itu.
"Keyakinan saya adalah kami akan memiliki stabilitas yang lebih baik dan kami tidak akan memiliki kontroversi yang memisah-misahkan bisnis selama beberapa tahun," ujar Richard.
Dalam peristiwa bersejarah itu, sejumlah pejabat yang turut menjadi tim pemerintah dalam upaya pengembalian tambang Papua ke Tanah Air ikut hadir. Seperti, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Budi Gunawan Sadikin.
Keduanya, dari kejauhan juga turut merasakan kebahagiaan, di mana raut itu terlihat dari semringahnya Menteri BUMN, Rini Soemarno sembari bertepuk tangan. Sedangkan Budi Gunawan, terbahak-bahak tak kuasa memandang momen langka tersebut.
Tak hanya itu, momen kebahagian dan senyum tersipu muncul kembali, setelah proses yang tersisa, yaitu transaksi pembelian saham telah berhasil dilakukan dan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Jumat 21 Desember 2018.
Saat itu, senyum muncul yang tampil adalah dari wajah Presiden Joko Widodo, ketika akhirnya bersalaman dengan Chief Executive Officer Freeport, McMoRan Richard Adkerson, yang menandakan Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Presiden Jokowi mengatakan, kini sah sudah Indonesia menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang terbesar dunia yang ada di Papua.
"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari dirut PT Inalum dan dari CRO dan dari dirut PT Freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport 51,2 persen, sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," jelas Presiden di Istana Negara.
Menurutnya, momen ini menjadi sejarah bagi Indonesia. Sebab, selama ini hanya mendapatkan sembilan persen saja dari seluruh aspek bisnis Freeport. Kini, hal itu berbeda karena sudah menjadi mayoritas dikuasai negara sejak 1973.
Dengan kepemilikan mayoritas ini, jpemasukan pemerintah dari sektor pajak maupun non pajak, akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan, terkait laporan lingkungan dan smelter telah terselesaikan dan disepakati. "Artinya, semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja," lanjut Jokowi.
Presiden Jokowi bersalaman dengan CEO Freeport Mc Mooran Richard Adkerson
Ia menambahkan, dengan kepemilikan mayoritas ini, pemerintah daerah juga akan mendapat porsi yang besar, di mana akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada dan Papua akan dapatkan pajak daerahnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pihaknya akan melunasi pembayaran tersebut, setelah seluruh administrasi selesai. Ditargetkan pembayaran akan full dibayar sebesar US$3,85 miliar atau setara dengan Rp56 triliun pascaproses administrasi.
"Yang paling lama, kalau lihat dari jadwal, bukan uangnya tapi ada dokumen, izin atau syarat administrasi," katanya.
Budi menjelaskan, Freeport adalah perusahaan global yang beroperasi di puluhan negara. Sehingga, ada beberapa negara, tentu yang memberikan persyaratan kepada Freeport, jika sudah tak lagi dikuasai Freeport McMoRan.
"Ada beberapa negara yang berikan persyaratan, jadi kalau perusahaan besar ini mau lakukan transaksi, harus izin," tuturnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan rumitnya proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Menurut dia, proses itu hanya tersisa pada tahap lanjutan yang harus diselesaikan oleh pihak pemerintah sendiri.
Tahap-tahap lanjutan tersebut, menurut Presiden, adalah penyelesaian isu lingkungan, masalah limbah, masalah tailing, dan perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Selain itu, Presiden juga meminta aspek-aspek seperti penentuan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, jaminan fiskal, perpajakan, royalti, serta stabilitas investasi dapat diselesaikan sesegera mungkin oleh jajaran Kabinet Kerja.
Sempat Jadi Perdebatan
Pemerintah Target Perpanjangan Runway Bandara Sinak Papua Selesai 2024
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan target pembangunan dari perpanjangan runway Bandara Distrik Sinak, Papua s
