Pilpres 2019 di Bawah Bayangan Politik Identitas
- VIVA/Tim Desain
Debat Capres-Cawapres
Awal tahun 2019 juga akan langsung diwarnai dengan debat capres-cawapres. Dalam hal ini, KPU sudah menyusun jadwalnya. Ada lima kali debat yaitu debat capres-cawapres, debat capres, debat cawapres, debat capres, dan debat capres-cawapres.
Debat pertama akan dilaksanakan pada 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara dengan tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Kedua, 17 Februari 2019 di Hotel Sultan, dengan tema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastuktur. Lalu ketiga, 17 Maret 2019 di Hotel Sultan, dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta sosial dan kebudayaan.
Kemudian keempat, 30 Maret 2019, tempat belum ditentukan, dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional. Dan kelima, alias terakhir, tanggal dan tempat belum ditentukan, bertema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, perdagangan dan industri.
KPU menggelar rapat terkait debat capres cawapres
Namun, sebelum debat dimulai, KPU akan menyediakan ruang bagi kedua tim pasangan capres-cawapres untuk menyosialisasikan visi dan misi pada 9 Januari 2018. Lalu kemudian ada panelis yang bertanya dan mengkritisinya. Tujuannya agar masyarakat lebih tahu tentang visi misi masing-masing paslon sehingga begitu debat dilaksanakan, publik sudah tahu, dapat referensi yang lebih komprehensif. Alasannya karena kalau dalam forum debat, sangat terbatas waktunya untuk menjawab.
"Total waktu debat 90 menit. Kalau itu dibagi dua, masing-masing punya kesempatan hanya 45 menit. Jadi sangat singkat," kata Arief.
Dalam sesi itu, masing-masing tim pasangan calon rencananya akan diberi waktu dua jam untuk menyampaikan visi dan misi. Pada awalnya semua setuju. Tapi kemudian ada perbedaan teknis misalnya apakah yang menyampaikan itu tim paslon, atau paslonnya langsung. Karena itu, sampai saat ini masalah tersebut belum mereka putuskan secara resmi.
Terlepas dari baiknya persiapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019, mereka tetap diminta melakukan evaluasi, tidak anti kritik karena kritik dari masyarakat adalah agar mereka melakukan perbaikan. DPT juga dipandang sebagai hal yang krusial karena itu harus tuntas. Begitu pula terkait kotak suara dari kardus yang harus bisa dipertanggungjawabkan. (mus)
