- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VIVA – Pagi itu, ruang rapat paripurna DPR terlihat lengang. Dari ratusan kursi yang berderet memanjang, hanya ada sekitar 80 anggota dewan. Meski demikian, sidang paripurna yang mengagendakan pengesahan sejumlah RUU penting, salah satunya revisi UU KPK ini tetap dilanjutkan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang memimpin sidang mengklaim, ada 289 anggota dewan yang sudah tanda tangan kehadiran.
Sesuai prediksi, rapat paripurna pengesahan revisi UU KPK yang digelar Selasa, 17 September 2019 itu pun berjalan mulus, lancar tanpa aral melintang. Hanya ada sedikit interupsi dari beberapa fraksi yang menyoal pasal perihal Dewan Pengawas. Tepat jam 12.30 siang, palu pun diketuk sebagai penanda sahnya revisi UU KPK. Revisi yang diwarnai protes dan kecaman dari berbagai kalangan.
Rapat Paripurna pengesahan RUU KPK
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai, proses revisi hingga pengesahan yang hanya dilakukan beberapa hari itu mulus karena legislatif dan eksekutif memiliki kepentingan yang sama. “Ini ide parlemen yang disambut pemerintah,” ujarnya kepada VIVAnews, Kamis 19 September 2019.
Adnan mengatakan, ini bukan yang pertama. Sebelumnya DPR sudah beberapa kali mendorong revisi UU KPK. ICW mencatat, upaya revisi UU KPK sudah dilakukan sejak 2010. Namun, upaya tersebut gagal karena terjadi gelombang penolakan yang sangat keras. Tak putus asa, DPR kembali mendorong revisi UU KPK pada 2015. Upaya tersebut kembali menemui jalan buntu karena publik menentang rencana tersebut.
“Kemudian mereka mencoba lagi di tahun 2017. Namun Presiden Jokowi tidak mau membahas dan menunda. Tapi kemudian di tahun 2019 Jokowi benar-benar memberikan jalan bagi parlemen untuk merevisi UU KPK.”
Sejak Zaman SBY
Revisi UU KPK sudah digaungkan sejak era Presiden Susio Bambang Yudhoyono. Upaya revisi pertama kali diwacanakan Komisi III DPR yang dipimpin politikus Partai Demokrat, Benny K Harman, pada 26 Oktober 2010. Pertengahan Desember 2010, DPR dan pemerintah menetapkan revisi UU KPK masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 sebagai usul inisiatif DPR.
Namun, hingga akhir tahun 2011, DPR belum berhasil membahas revisi UU KPK. Menurut Adnan, sejak 2010 memang sudah ada diskusi-diskusi terkait revisi UU KPK. “Tim mereka sudah buat, tetapi tetap juga dilakukan secara diam-diam,” ujarnya.
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
