Reformasi Belum Tuntas

Aksi Mahasiswa Tolak RKUHP di Depan DPR MPR
Aksi Mahasiswa Tolak RKUHP di Depan DPR MPR
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Hari masih pagi. Jam saat itu masih menunjuk angka sembilan. Lalu lintas di sejumlah ruas jalan juga masih tampak lengang. Namun, puluhan orang terlihat berjalan beriringan. Menjelang siang suasana makin ramai. Ribuan orang berkerumun di sejumlah titik. Ada yang berkumpul di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sanata Dharma dan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.  

Sekitar jam 11-an, ribuan orang ini bergerak bersamaan. Mereka menuju satu titik, Jalan Gejayan. Massa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta dan sekitarnya tersebut tumpah ruah hingga menutup sejumlah ruas jalan di dekat kampus Universitas Negeri Yogyakarta ini.

Usai adzan dhuhur berkumandang, aksi unjuk rasa pun dimulai. Demonstrasi dipusatkan di pertigaan Kolombo. Dari atas mobil komando, sejumlah orang menyampaikan orasi secara bergantian. Sambil sesekali meneriakkan yel yel dan pekik perlawanan.

Tanda Pagar atau Tagar Gejayan Memanggil yang memenuhi jagad media sosial sejak Minggu, 22 September 2019 ternyata berhasil memanggil ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta dan sekitarnya untuk berkumpul di Jalan Gejayan, Senin 23 September 2019.

Koordinator Lapangan #GejayanMemanggil Rico Tude mengatakan, aksi ini merupakan jawaban dari kegelisahan masyarakat terhadap pemerintah yang membatasi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. “Aksi ini dibuat mahasiswa dan masyarakat yang gelisah karena kondisi saat ini,” ujar mahasiswa Institut Teknologi Nasional Yogyakarta ini kepada VIVAnews, Senin 23 September 2019.

“Kami ingin agar reformasi dituntaskan,” ujarnya menambahkan saat ditanya mengapa menggunakan tagar Gejayan Memanggil. Sebab menurut Rico,  semangat reformasi di Yogyakarta lahir salah satunya dari peristiwa Gejayan. “Kami ingin mengambil semangat itu.”

Ada tujuh tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini, antara lain mendesak penundaan dan pembahasan ulang pasal-pasal yang bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang undang Hukum Pidana (RKUHP). Lalu mendesak pemerintah dan DPR  merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menuntut negara mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia.