- VIVA/M Ali Wafa
Menurut dia, sebelum aksi tanggal 23 dan 24 September, ada pertemuan atau konsolidasi akbar di berbagai kampus. “Kita mengkonsolidasikan kampus-kampus yang tidak hadir pada aksi tanggal 19 September. Konsolidasi itu kita lakukan di kampus Trisakti. Jadi sebenarnya tidak ada gerakan yang tiba-tiba besar seperti itu.”
Menuntaskan Reformasi
Muhammad Nurdiyansah menyatakan, isu yang diusung dalam aksi unjuk rasa di sejumlah kota serupa, yakni menentang upaya pengekangan, merawat demokrasi dan kebebasan berekspresi serta melawan upaya pelemahan KPK.
Menurut dia, apa yang diperjuangan oleh para mahasiswa tersebut adalah sesuatu yang sebenarnya menjadi bagian dari agenda reformasi 1998 yakni, pemberantasan korupsi dan nepotisme, kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu juga isu terkait reforma agraria dan tenaga kerja. “Target kami tuntaskan reformasi.”
Ia membantah bahwa aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa untuk menggulingkan Jokowi. “Kita tidak akan membuat reformasi jilid dua tapi bagaimana pemerintah harus menuntaskan reformasi.”
Sigit Egi Dwi Tama mengatakan, mahasiswa kembali turun ke jalan karena melihat kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Menurut dia, berbagai permasalahan di negeri ini membuat mahasiswa geram dengan para elit yang tidak becus mengurus negara.
Hal senada disampaikan Sultan Nadir. Menurut dia, aksi mahasiswa dari berbagai kampus dipicu kebijakan pemerintah dan terkait dengan UU KPK, RUU KUHP, dan juga beberapa RUU lainnya yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. “Saya tegaskan tidak ada arah kita untuk menurunkan presiden terpilih secara inkonstitusional atau mendelegitimasi pak Jokowi.”
Aktivis 1998 Savic Ali mengatakan, dalam sejarah gerakan yang di dalamnya terdapat massa besar, isunya sangat mungkin bergeser. Namun ia yakin, para mahasiswa yang beberapa hari terakhir turun aksi isunya tak akan bergeser. “Karena ini kan bisa dikatakan kelompok-kelompok yang pada dasarnya adalah kelompok yang prihatin terhadap laju demokrasi, laju pemberantasan korupsi,” ujarnya kepada VIVAnews, Rabu 25 September 2019.
Menurut dia, kelompok yang menolak UU KPK, RUU KUHP dan sejumlah RUU tersebut tidak akan bisa jalan bareng atau ditunggangi kelompok yang ingin menurunkan Jokowi. “Saya kira mereka tidak akan ketemu. Kalau gerakan itu sama-sama besar, saya kira gerakannya akan terbelah.”
