-
VIVA – Karolin Margret Natasa terus mengumbar senyum. Busana adat Dayak warna merah, membalut tubuhnya.
Panas terik tak membuat wajah perempuan 35 tahun itu menjadi kecut. Saat itu, jarum jam menunjukkan angka satu lebih.
Siang itu, Rabu 10 Januari 2018, Karolin menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat untuk pendaftaran calon gubernur. Dia ditemani Suryadman Gidot, pasangannya yang diplot sebagai calon wakil gubernur.
Suasana yang sebelumnya biasa saja, sontak berubah menjadi heboh. Sosok Karolin dengan penampilan ikat kepala khas Dayak serta kalung hiasan manik-manik jadi pusat perhatian.
Momen kedatangan bupati Landak tersebut membuat puluhan wartawan foto berebut mengabadikan sosoknya. Kerumunan massa pendukung menambah riweh sebelum Karolin masuk ke dalam kantor KPU Kalbar.
Keberadaan tim dari partai politik pendukung juga ikut menambah keramaian suasana. Mereka ikut mengantar Karolin-Gidot yang beberapa jam sebelumnya memantapkan deklarasi di Rumah Radakng Pontianak.
Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Karolin Margret Natasa (kiri) dan Suryadman Gidot berjabat tangan saat pengumuman cagub-cawagub yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Menilik nama Karolin memang menarik perhatian. Di pilkada serentak 2017, kader PDIP yang juga dokter ini pernah mencatatkan kemenangan spektakuler.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu menyisihkan lawannya dengan memperoleh suara 96,62 persen di pilkada Kabupaten Landak.
Prestasi tersebut yang membuat PDIP kepincut mengusung Karolin. Meski alasan lain karena figur Karolin punya elektabilitas kuat, ia tak bisa dipisahkan dari ayahnya, Cornelis.
Latar belakang ini diakui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pengusungan Karolin-Gidot, pada Minggu, 7 Januari 2018. Ketika itu, Mega tak sungkan memuji Karolin sebagai kader partai yang pantas diusung.
Baca juga: Pilkada Kotak Kosong, Salah Siapa?
Karier Cornelis dan Karolin sama, pernah merintis sebagai bupati Landak. Bedanya, Cornelis sudah merasakan posisi gubernur Kalbar selama dua periode. Tapi, sekitar dua pekan lalu masa jabatan Cornelis sebagai gubernur Kalbar sudah berakhir.
Faktor itu yang menyebabkan majunya Karolin ke Pilkada Kalbar menyedot perhatian. Isu politik mencuat.
Cornelis yang juga ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalbar ingin meneruskan 'takhta' gubernur pada putrinya. Aroma politik dinasti menguat.
Lihat Infografik: Melanggengkan Kuasa
"Saya merupakan proses kaderisasi partai. Jadi, bukan sesuatu yang mendadak. Terlepas dari dinasti, semua calon wajib memenuhi tahapan dan ketentuan yang berlaku," kata Karolin di Pontianak, 10 Januari 2018.
Tak hanya di Kalbar, pilkada serentak 2018 menjadi realitas mencuatnya politik dinasti. Catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, politik dinasti cenderung meningkat. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya.
Untuk pilkada serentak 2018 terjadi di sejumlah daerah. Sedikitnya ada 10 daerah yang sudah mengarah politik dinasti.
Angin Segar dari MK
Sejak era Reformasi dengan pemberlakuan otonomi daerah, dinilai menjadi salah satu faktor menguatnya dinasti politik. Berbeda ketika Orde Baru karena kepala daerah ditentukan Presiden Soeharto dan rezimnya.
Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 7 huruf r Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota memberikan 'angin segar' atas politik dinasti. Pasal itu sebelumnya mengatur kerabat petahana di suatu daerah tak boleh mencalonkan ke pilkada.
"Putusan MK tersebut makin menumbuhsuburkan politik dinasti dalam rekrutmen pilkada," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini kepada VIVA, Jumat, 19 Januari 2018.
Faktor lain terkait mandeknya kaderisasi dan fungsi pendidikan yang tak berjalan di parpol menjadi pemicunya. Menurut Titi, bila parpol mampu menjalankan peran kaderisasi lebih konkret, politik dinasti bisa diredam.
