Pemantau Sebut Pemilu di Australia dan Hong Kong Amburadul

Viryan menambahkan hal itu terjadi pula karena masyarakat yang tidak tertib.

"Masyarakat ini kan juga tidak tertib. Misalnya, sudah disampaikan pengurusan A5 itu sebagai dokumen kalau mau pindah memilih. (Mereka) datang ke KPPSLN tidak bawa A5, marah-marah `Ini hak pilih warga negara`.

"Lho, putusan Mahkamah Konstitusi kan sudah jelas pindah memilih dibatasi, kalau semua orang serta-merta minta memilih dan dilayani itu bisa jadi ada masalah," ujar Viryan.

Dalam konferensi pers (15/04), Viryan mengatakan KPU sedang melakukan pertemuan tripartit dengan Bawaslu dan DKPP untuk membahas kasus yang terjadi di Sydney.

Sementara itu, komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan Bawaslu masih melakukan kajian untuk memutuskan rekomendasi apa yang akan mereka sampaikan ke KPU terkait kasus ini.

Implementasi pemilu amburadul

Sekretariat Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) - badan yang terdiri dari pengamat-pengamat pemilu- Kaka Suminta mengatakan "implementasi pemilu di luar negeri amburadul", sehingga menyebabkan hak konstitusional warga negara terlanggar.