Mengunci Dukungan Ulama ke Prabowo-Sandiaga
- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno menilai rekomendasi Ijtima Ulama selama ini diniatkan untuk menyasar umat Islam yang kecewa terhadap kebijakan yang dianggap merugikan Islam, serta perlakuan diskriminatif terhadap sejumlah aktivis dan tokoh-tokoh Islam karena sikap mereka yang kritis terhadap pemerintah.
Misalnya, hanya ada di era saat ini seorang ulama sekaliber Ustaz Abdul Somad dipersulit ceramah, bahkan dipersekusi. Ada juga soal polemik suara Adzan. Kondisi ini kata Adi, sangat kontras dengan era pemerintahan sebelumnya, di era SBY, Megawati, Gus Dur dan Habibie, hal semacam itu tak terjadi.
"Kasus lainnya misalnya, banyak aktivis Islam yang jadi tersangka pasca Pilkada DKI meski akhirnya mereka di SP3. Hal-hal yang semacam inilah yang dikapitalisasi oleh ijtima ulama sebagai instrumen mencari dukungan umat demi mendukung Prabowo," kata Adi Prayitno kepada VIVA, Senin, 17 September 2018.
Menurut Adi, dukungan Ijtima Ulama kepada Prabowo-Sandiaga setidaknya mempertontonkan ke publik bahwa pemilih Islam tak akan disapu bersih KH Ma'ruf Amin. Ijma ulama ingin membangun kontra narasi dengan mengesankan kebijakan petahana banyak yang mengecewakan umat Islam.
Apalagi sejauh ini, KH Ma'ruf Amin nyaris tak punya sikap apapun terhadap persekusi yang dialami Ustaz Abdul Somad dan kisruh volume adzan. Di sisi lain, umat Islam yang diklaim Ijtima Ulama butuh dukungan untuk masalah seperti itu.
"Dukungan Ijtima Ulama ke Prabowo ini bukan soal Islam tak Islam, tapi lebih pada selera politik saja. Sebab, jika pertimbangannya Islam tentu Ijtima Ulama akan dukung KH Ma'ruf Amin yang jelas warna Islamnya," terang Adi.
Di luar itu, meski Ijtima Ulama sejak awalnya sudah diprediksi akan mendukung Prabowo, tapi deklarasi Ijtima Ulama II yang digelar Minggu, 16 September 2018, akan meneguhkan dukungan moral politik yang bisa mempengaruhi psikologi pemilih. "Karena politik itu kan soal klaim dan momentum saja. Di situlah urgensi dukungan ijtima ulama itu," tegasnya.
Â
MUI Dukung Pilkada Melalui DPRD: Sesuai Ijtima Ulama 2012
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan sesuai hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa pada 2012 mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD
