Sumber :
- Antara/ Wahyu Putro
VIVA.co.id
- Impian masyarakat Ibu Kota Jakarta untuk menikmati moda transportasi terintegrasi yang nyaman dan bebas macet ternyata masih sebatas angan belaka.
Bagaimana tidak, kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk menyatukan semua moda transportasi yang beroperasi di Jakarta, tidak semulus yang dibayangkan.
Hal itu dibuktikan dengan munculnya penolakan dari operator penyedia jasa transportasi bus angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB) untuk bergabung dalam satu pengelolaan yang dinakhodai Pemprov DKI melalui PT Transportasi Jakarta.
Operator bus APTB yang selama ini telah terintegrasi dengan transportasi andalan Pemprov DKI, Bus TransJakarta, menolak mentah-mentah keinginan Pemprov DKI Jakarta karena hal yang sangat mendasar.
Ketua DPD Organda DKI, Shafruhan Sinungan mengatakan, alasan utama para operator APTB memilih opsi menolak bergabung adalah karena Pemprov DKI sama sekali tidak menawarkan sistem pembayaran rupiah per kilometer yang selama ini dijanjikan sebagai kompensasi bagi para operator itu untuk mau bergabung dengan PT Transportasi Jakarta.
Kendati demikian Ahok mengatakan, alasan utama para pengusaha angkutan menolak untuk bergabung dan beroperasi di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta, karena sebenarnya para pengusaha angkutan itu menganggap besaran pembayaran rupiah per kilometer yang ditawarkan Pemprov DKI terlalu murah.
"Namanya juga pengusaha. Dia anggap besaran rupiah per kilometer yang mau kita kasih ini kemurahan," ujar Ahok.
Pembenahan Terancam Gagal
Jika Pemprov DKI gagal merayu operator APTB untuk bergabung di bawah pengelolaan PT Transportasi Jakarta, maka rencana Pemprov DKI untuk mengakusisi pengelolaan angkutan umum yang beroperasi di Jakarta bakal terancam gagal. Karena, APTB adalah kunci masuk Pemprov DKI mewujudkan sistem penyatuan seluruh moda transportasi yang beroperasi di Jakarta.
Seperti yang pernah dikemukan Ahok beberapa waktu lalu. Ahok ingin mengakusisi pengelolaan seluruh angkutan umum di Jakarta dengan sistem integrasi dengan pola pembayaran rupiah perkilometer.
Hal itu sangat disayangkan, mengingat Pemprov DKI sebelumnya sudah akan memulai pilot project (proyek percontohan) perubahan sistem setoran pada angkutan umum di Jakarta, menjadi sistem pembayaran rupiah per kilometer.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benjamin Bukit telah merencanakan pada tahap awal, sistem tersebut akan diterapkan di angkutan umum bus Kopaja S66 jurusan Manggarai - Blok M.
"Kita pilih trayek tersebut, setelah lakukan diskusi dengan IndII. Rute tersebut, dianggap sebagai rute angkutan umum yang paling fleksibel," ujar Benjamin di Balai Kota DKI Jakarta.
Dengan sistem tersebut, kata Benjamin, sopir-sopir Kopaja S66 tidak perlu lagi mengetem untuk menunggu penumpang, atau mengejar setoran ke pengusaha angkutan, seperti halnya bus TransJakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD PT Transportasi Jakarta akan menggaji sopir dan kondektur bus itu setiap bulan, serta memberikan pembayaran ke operator angkutan untuk setiap kilometer yang ditempuh bus-bus miliknya.
Cara ini diharapkan meningkatkan pelayanan kepada para penumpang, karena mereka bisa memproleh angkutan umum yang kecepatannya bisa diandalkan, namun tetap membayar tarif angkutan umum yang terjangkau.
Kendati demikian, terkait banyaknya persiapan, sosialisasi, dan penyesuaian yang harus dilakukan kepada operator angkutan umum rute tersebut, Benjamin mengatakan, uji coba sistem ini baru bisa dilakukan paling cepat antara bulan Mei hingga Juni 2015.
Bila setelah diujicobakan di rute Kopaja S66 sistem ini terbukti berhasil
meningkatkan pelayanan angkutan umum kepada penumpang, kata Benjamin, Dishub DKI akan menerapkannya juga kepada seluruh angkutan umum di Jakarta sebagai satu bagian dari rencana revitalisasi transportasi publik di ibu kota.
"Pelaksanaan uji coba ini, artinya kita mencari model. Modelnya baru bisa diterapkan kalau uji coba ini kita anggap betul-betul berhasil," ujar Benjamin.
![Bus APTB]()
![img_title]()
Baca Juga :
Ahok Temukan Cara 'Membunuh' Pengusaha APTB
Operator bus APTB yang selama ini telah terintegrasi dengan transportasi andalan Pemprov DKI, Bus TransJakarta, menolak mentah-mentah keinginan Pemprov DKI Jakarta karena hal yang sangat mendasar.
Ketua DPD Organda DKI, Shafruhan Sinungan mengatakan, alasan utama para operator APTB memilih opsi menolak bergabung adalah karena Pemprov DKI sama sekali tidak menawarkan sistem pembayaran rupiah per kilometer yang selama ini dijanjikan sebagai kompensasi bagi para operator itu untuk mau bergabung dengan PT Transportasi Jakarta.
Kendati demikian Ahok mengatakan, alasan utama para pengusaha angkutan menolak untuk bergabung dan beroperasi di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta, karena sebenarnya para pengusaha angkutan itu menganggap besaran pembayaran rupiah per kilometer yang ditawarkan Pemprov DKI terlalu murah.
"Namanya juga pengusaha. Dia anggap besaran rupiah per kilometer yang mau kita kasih ini kemurahan," ujar Ahok.
Pembenahan Terancam Gagal
Jika Pemprov DKI gagal merayu operator APTB untuk bergabung di bawah pengelolaan PT Transportasi Jakarta, maka rencana Pemprov DKI untuk mengakusisi pengelolaan angkutan umum yang beroperasi di Jakarta bakal terancam gagal. Karena, APTB adalah kunci masuk Pemprov DKI mewujudkan sistem penyatuan seluruh moda transportasi yang beroperasi di Jakarta.
Seperti yang pernah dikemukan Ahok beberapa waktu lalu. Ahok ingin mengakusisi pengelolaan seluruh angkutan umum di Jakarta dengan sistem integrasi dengan pola pembayaran rupiah perkilometer.
Hal itu sangat disayangkan, mengingat Pemprov DKI sebelumnya sudah akan memulai pilot project (proyek percontohan) perubahan sistem setoran pada angkutan umum di Jakarta, menjadi sistem pembayaran rupiah per kilometer.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benjamin Bukit telah merencanakan pada tahap awal, sistem tersebut akan diterapkan di angkutan umum bus Kopaja S66 jurusan Manggarai - Blok M.
"Kita pilih trayek tersebut, setelah lakukan diskusi dengan IndII. Rute tersebut, dianggap sebagai rute angkutan umum yang paling fleksibel," ujar Benjamin di Balai Kota DKI Jakarta.
Dengan sistem tersebut, kata Benjamin, sopir-sopir Kopaja S66 tidak perlu lagi mengetem untuk menunggu penumpang, atau mengejar setoran ke pengusaha angkutan, seperti halnya bus TransJakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD PT Transportasi Jakarta akan menggaji sopir dan kondektur bus itu setiap bulan, serta memberikan pembayaran ke operator angkutan untuk setiap kilometer yang ditempuh bus-bus miliknya.
Cara ini diharapkan meningkatkan pelayanan kepada para penumpang, karena mereka bisa memproleh angkutan umum yang kecepatannya bisa diandalkan, namun tetap membayar tarif angkutan umum yang terjangkau.
Kendati demikian, terkait banyaknya persiapan, sosialisasi, dan penyesuaian yang harus dilakukan kepada operator angkutan umum rute tersebut, Benjamin mengatakan, uji coba sistem ini baru bisa dilakukan paling cepat antara bulan Mei hingga Juni 2015.
Bila setelah diujicobakan di rute Kopaja S66 sistem ini terbukti berhasil
meningkatkan pelayanan angkutan umum kepada penumpang, kata Benjamin, Dishub DKI akan menerapkannya juga kepada seluruh angkutan umum di Jakarta sebagai satu bagian dari rencana revitalisasi transportasi publik di ibu kota.
"Pelaksanaan uji coba ini, artinya kita mencari model. Modelnya baru bisa diterapkan kalau uji coba ini kita anggap betul-betul berhasil," ujar Benjamin.
APTB Dilarang, Tangerang Minta Transportasi Massal
Harus ada pengganti layanan APTB bagi warga di Tangerang
VIVA.co.id
7 Maret 2016
Baca Juga :
