Bayaran Fantastis Taylor Swift di Asia Tenggara Picu Kontroversi, Menteri Singapura Buka Suara
- X @taylorswift13
VIVA – Pemerintah Singapura menyatakan bahwa manfaat ekonomi dari konser Taylor Swift lebih signifikan daripada insentif yang mereka tawarkan kepada penyanyi tersebut untuk tampil di negara kota tersebut.
Hal ini terjadi di tengah spekulasi mengenai jumlah bayaran yang dibayarkan untuk mendapatkan pertunjukan eksklusif di Asia Tenggara.
“Ada beberapa spekulasi online mengenai besaran dana hibah tersebut,” kata Edwin Tong, Menteri Kebudayaan, Komunitas dan Pemuda Singapura, mengatakan kepada parlemen pada hari Senin, 4 Maret 2024 dikutip dari Fortune.
Taylor Swift
- X @taylorswift13
“Angka tersebut tidak akurat dan tidak setinggi yang diperkirakan, namun karena alasan kerahasiaan bisnis, kami tidak dapat mengungkapkan secara spesifik jumlah hibah atau ketentuan hibah tersebut,” lanjutnya.
Spekulasi mengenai masalah ini muncul secara online setelah Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengatakan Singapura menawarkan subsidi hingga $3 juta untuk setiap konser sebagai imbalan atas persetujuan Swift untuk tidak tampil di tempat lain di wilayah tersebut selama tur Eras-nya.
Channel News Asia melaporkan minggu lalu bahwa angka tersebut mendekati total $2-$3 juta untuk keenam acara tersebut tanpa menyebutkan secara spesifik dari mana mereka mendapatkan informasi tersebut.
Taylor Swift
- X @taylorswift13
Manfaat ekonomi bagi Singapura, termasuk tambahan kedatangan wisatawan dan pengeluaran untuk hiburan dan ritel di negara kepulauan tersebut, sangatlah “signifikan” dan melebihi jumlah dana hibah, kata Edwin Tong.
Ikatan konser juga telah membantu perusahaan seperti United Overseas Bank Ltd yang berbasis di Singapura. Pemberi pinjaman tersebut, yang mengizinkan pemegang kartu di wilayah tersebut untuk membeli tiket pra-penjualan untuk artis populer seperti Swift dan Ed Sheeran, melaporkan lonjakan sebesar 66% pada kartu kredit. biaya ke tingkat tertinggi baru sebesar S$382 juta ($284 juta) pada tahun 2023.
Thailand bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang menyuarakan ketidaksenangannya. Seorang anggota parlemen Filipina dilaporkan mengkritik Singapura atas eksklusivitas perjanjian tersebut dan mendesak Departemen Luar Negeri untuk membicarakan masalah ini dengan utusan Singapura di negara tersebut.
