Pandemi Tumbuhkan Bibit Otoritarianisme Di Seluruh Dunia

Pandemi Covid-19 turut menyuburkan praktik otoriter oleh pemerintahan di sejumlah negara di dunia. Fenomena ini dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi, demikian kesimpulan 500 tokoh masyarakat yang disampaikan melalui sebuah surat terbuka.

Sejak wabah corona berkecamuk di Cina, Desember silam, negara-negara Eropa, Asia, Amerika dan Afrika bereaksi dengan membatasi hak sipil, antara lain pembatasan kebebasan berpergian, kebebasan berbicara dan juga kebebasan berkumpul.

Kendati diperlukan, langkah tersebut dikhawatirkan bisa membuka kotak Pandora bagi rejim otoriter di dunia.

“Rejim otoriter memanfaatkan krisis ini untuk membungkam kritik dan memperkuat kekuasaan politiknya,” tulis para tokoh, termasuk 60 bekas kepala negara, serta pemenang penghargaan nobel, dalam sebuah surat yang digalang Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) di Stockholm, Swedia.

“Bahkan pemerintahan-pemerintahan yang dipilih secara demokratis berusaha menanggulangi pandemi dengan mengaktifkan kekuasaan darurat yang membatasi Hak Asasi Manusia dan meningkatkan pengawasan publik tanpa kerangka hukum atau kontrol oleh parlemen.”

Lebih dari 80 negara tercatat memberlakukan status darurat nasional, menurut lembaga nirlaba AS, International Center for Non-Profit Law. Larangan keluar rumah, denda bagi pelanggaran, pengawasan ekstra, penyensoran dan penguatan wewenang eksekutif merupakan indikator paling mencolok.

Alhasil norma demokrasi perlahan tergerus yang sekaligus berdampak pada kebebasan politik, serta kemampuan pemerintahan menanggulangi darurat kesehatan di masa depan, kata Sekretaris Jendral IDEA, Kevin Casas-Zamora.