Sikap Tegas Pemerintah Atasi Polemik Anggaran TC Asian Games

Deputi IV Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Kemenpora, Mulyana
Sumber :
  • VIVA.co.id/Donny Adhiyasa

VIVA – Polemik mengenai anggaran pemusatan latihan Asian Games 2018 harus diselesaikan pada pekan ini. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, mendesak kepada seluruh Pengurus Besar cabang olahraga yang mengirimkan proposal untuk segera menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait anggaran tersebut.

UEA Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2027

Dalam dua pekan belakangan, anggaran TC Asian Games 2018 memang menjadi masalah yang krusial. Target pemerintah tinggi, di sisi lain dana untuk menggelar TC dianggap beberapa PB tidak sesuai.

Total, anggaran yang tersedia sebesar Rp600 miliar untuk seluruh PB dalam menggelar TC. Kemenpora akhirnya mengambil kebijakan dengan memotong anggaran yang diajukan para PB.

Dominasi Skuad Timnas U-23 di Piala Asia, Menpora Dito Akan Terus Maksimalkan PPLP dan SKO

Setidaknya, sebanyak 50 persen dana yang diajukan hilang. Hal ini memaksa para PB mencari dana untuk menggelar TC dan uji coba.

Pertemuan demi membahas masalah ini pun digelar pada Kamis 11 Januari 2018. Kemenpora dan KONI duduk bersama demi membahas penyelesaian polemik ini.

Kalahkan Australia, Timnas Indonesia U-23 Didominasi Alumnus PPLP dan SKO Kemenpora

Kebijakan akhirnya diambil. Pihak Kemenpora meminta agar seluruh PB cabor bisa menandatangani MoU terkait anggaran TC Asian Games 2018.

"Arahan Wakil Presiden cukup jelas, segala persoalan anggaran TC harus selesai pada pekan ini. Sebab, dijadwalkan pada 15 Januari 2018 nanti, anggaran untuk uang saku atlet bisa segera cair," kata Deputi IV Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Kemenpora, Mulyana. 

"Lalu, Jumat 12 Januari 2017, menjadi batas waktu penandatanganan Mou Kemenpora, KONI Pusat, CdM, dan sejumlah induk cabor dalam realisasi dana anggaran TC menuju Asian Games 2018," lanjut dia.

Mulyana menyatakan tak banyak lagi waktu yang dimiliki oleh pihaknya. Sebab, Asian Games 2018 digelar tujuh bulan lagi.

Dan, jika ada PB cabor yang belum bersedia menandatangani MoU, Kemenpora akan bersikap masa bodoh. 

"Bila ada induk cabor yang belum bersedia menandatangani maka akan ditinggal dan kami berasumsi mereka tidak ada keseriusan menyelesaikan persoalan ini," jelas Mulyana.

Dalam penggunaan dana, KONI nantinya akan membantu Kemenpora dalam proses pengawasan. Mereka juga bakal melakukan pendampingan agar target kontingen Indonesia bisa tercapai di Asian Games 2018 nanti. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya