Berita Terbaru Ciptaker

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut mahkamah, beleid dalam UU Ciptaker tidak melanggar UU

Sebanyak 6,612 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah elemen buruh dan aliansi masyarakat pada hari ini, Kamis, 10 Agustus

Penolakan pasca pengesahan Perppu Cipta Kerja atau Ciptaker menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker terus disuarakan kalangan buruh. Mereka gugat ke MK.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal menjelaskan bahwa UU Ciptaker merupakan salah satu pilar terpenting untuk terus mendorong angka ekspor.

Said Iqbal sindir MK karena pengajuan uji formil Perppu Cipta Kerja sengaja diajukan jauh hari. Hal itu sebelum DPR dan pemerintah sepakat sahkan Perppu jadi UU Ciptaker.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR memilih walkout atau keluar dari rapat paripurna saat pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang soal Cipta Kerja.

Anggota fraksi Demokrat dan PKS menolak pengeshan Cipta Kerja, pada Selasa, 21 Maret 2023.

Menkopolhukam Mahfud MD menganggap wajar bila ada masyarakat yang menolak Perppu Ciptaker tersebut. Dia justru menganggap penolakan tersebut sebagai hal yang positif.

Partai Demokrat menolak ditetapaknnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker menjadi Undang-undang.

DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Pengesahan itu diwarnai walkout PKS

Menurut Jumhur Hidayat, capres yang diharapkan adalah figur yang berhikmat pada buruh. Bukan seperti Presiden sekarang yaitu Jokowi.

Baleg DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker, untuk dibawa ke rapat paripurna dan lalu disahkan untuk menjadi UU.