- vstory
VIVA – Kemajuan negara, tidak terlepas dari kemajuan daerah, kemajuan daerah tentu tidak terlepas dari kemajuan sub-sub teritorial lainnya yang masuk dalam struktural kenegaraan. Dalam hal ini, desa adalah salah satu sub teritorial terpenting dari kemajuan sebuah negara.
Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis kondang, Futhut Ea di dalam karyanya, ia mengatakan, jika kota-kota adalah mesin ekonomi, maka desa lah penyedia bahan bakarnya. Jadi soal kemajuan desa tidak bisa kita abaikan begitu saja.
Bicara soal kemajuan desa, salah satu program unggulan yang dipandang cukup bisa memajukan dan mendongkrak perekonomian masyarakat adalah program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 (PP 11 Tahun 2021) tentang Badan Usaha Milik Desa. Di dalam peraturan tersebut, pada pasal 3 huruf a sampai e menggambarkan tujuan BUMDes. Yang secara umum berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, tidak heran jika anggaran dana untuk BUMDes ini mencapai ratusan juta.
Namun, sangat disayangkan, peraturan dalam pelaksanaannya seringkali berseberangan dengan tujuan. Bukan hanya sekelas BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sering menjadi topik hangat dalam negeri ini, terkait kasus korupsi dan rebutan kursi komisaris. Ternyata hal serupa juga terjadi di BUMDes. Itulah fenomena yang terjadi di desa-desa kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di kampung halaman saya sendiri, Desa Mengkopot. Soal rebutan kursi ketua BUMDes dan simpang siurnya pengelolaan dana.
Menurut hemat saya, sampai sekarang dana BUMDes terpakai hanya sebatas membuat program-program untuk menghabiskan anggaran saja, tidak ada input yang jelas. Bahkan, tanpa ada pembinaan yang berkelanjutan dari setiap program yang telah dicadangkan.
"Yang penting budget dianggarkan terpakai, soal berhasil atau tidaknya BUMdes, itu tak ada soal, sebab tak ada pengawasan yang kuat." Begitulah pengakuan dari salah seorang masyarakat yang sebenarnya saya agak kaget juga mendengarnya. Bagaimana tidak? Dana ratusan juta seperti hilang ditelan bumi dan tidak ada pengawasan dari pihak eksternal yang kuat dan ketat, terkait keberhasilan BUMDes ini.