Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) kembali digelar 11 kalinya pada Jumat 8 November 2013, dan kali ini mengangkat tema biodiesel. Kementerian Pertanian mengatakan bahwa pihak dewan energi memandang pentingnya bahan bakar nabati (BBN).
Baca Juga :
KPU Sebut Hanya 2 Bakal Pasangan Calon Independen Pilgub yang Penuhi Syarat Dukungan, Siapa Saja?
"DEN memandang bahwa pemanfaatan nabati adalah sumber energi yang penting dan bernilai strategis untuk meningkatkan ketahanan energi nasional," kata Menteri Pertanian, Suswono, di Kementerian Pertanian, Jakarta.
Selain itu, pemanfaatan BBN juga bisa memberikan efek yang baik, yaitu peningkatan kemandirian pengelolaan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pemanfaatan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Suswono mengatakan pihaknya mendorong beberapa hal. Pertama adalah pelaksanaan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati atau Biofuel. Dilanjutkan dengan penyediaan BBM secara berkelanjutan, penyediaan lahan dan tanaman baru, dan perbaikan kebijakan harga dan insentif.
"Kelima, perlindungan petani penghasil bahan baku BBN, yang meliputi percepatan persediaan infrastruktur blending dan percepatan transportasi untuk pemenuhan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, penerapan kewajiban penyediaan BBN dan produksi dari dalam negeri. Kemudian, menjamin mutu BBN untuk perlindungan konsumen, mengurangi hambatan produksi bioetanol, dan penyiapan program jangka panjang," kata dia.
Selain itu, sidang ini juga membentuk kelompok kerja (pokja) yang berisi 11 anggota DEN. Pokja ini bertujuan untuk mengoptimalisasi realisasi perencanaan untuk program pemanfaatan realisasi BBN.
"Kami mengharapkan bisa segera memberikan rekomendasi agar mengikat dan bisa dijalankan," kata menteri yang juga aktif di Partai Keadilan Sejahtera ini.
Halaman Selanjutnya
"Kelima, perlindungan petani penghasil bahan baku BBN, yang meliputi percepatan persediaan infrastruktur blending dan percepatan transportasi untuk pemenuhan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, penerapan kewajiban penyediaan BBN dan produksi dari dalam negeri. Kemudian, menjamin mutu BBN untuk perlindungan konsumen, mengurangi hambatan produksi bioetanol, dan penyiapan program jangka panjang," kata dia.
