- bbc
VIVA – Rekaman antara Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Dirut PLN, Sofyan Basir yang beredar di masyarakat banyak timbulkan pertanyaan besar. Sebab, isu yang beredar bisa saja menyebabkan kepercayaan investor berkurang.
Terlebih, dari isu rekaman yang terpotong tersebut muncul sejumlah dugaan dari bagi-bagi fee proyek LNG di Banten, hingga adanya dugaan berbau kolusi yang dilakukan oleh Menteri Rini.
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra el Talattov mengatakan, dalam rekaman tersebut terlihat kental nuansa kolusi. Sebab, Rini diduga berusaha memuluskan sepak terjang kakaknya mendapat kue fee proyek BUMN.
“Percakapan yang kental nuansa kolusi, menunjukkan adanya intervensi yang tidak sehat di BUMN,” kata Abra, dalam keterangannya yang diterima VIVA, Jumat 4 Mei 2018.
Menurut dia, dengan kasus tersebut investor akan melihat rekaman Menteri Rini sebagai preseden buruk, BUMN tidak fleksibel, karena selalu diatur-atur dan akhirnya investor nanti tidak mau lagi membiayai proyek-proyek BUMN.
Selain itu, kata Abra, rekaman Rini-Sofyan juga mencoreng citra pemerintah dan bisa berdampak pada sulitnya mendapat kepercayaan investor.
“Karena, jatuh rugi BUMN kan yang akan menanggung pemerintah. Yang bisa dilihat langsung dari kasus ini adalah citra-citra BUMN, akan memburuk di mata investor,” kata Abra.
Saat pemerintah kehilangan kepercayaan investor, lanjut Abra, maka dampak buruk selanjutnya akibat perbuatan Rini adalah tersendatnya aliran modal untuk menjalankan berbagai proyek strategis.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan, rekaman Rini dengan dirut PLN yang beredar di masyarakat saat ini, sepertinya justru memang bertujuan untuk memperburuk iklim investasi di Indonesia.
Menurut dia, rekaman yang sebenarnya dilakukan pada tahun lalu tersebut adalah terkait dengan tawar menawar persentase saham PT BSM untuk PLN dan Pertamina sebagai risk taker, pembeli gas yang dihasilkan PT BSM.
"Jadi, sebenarnya ini ada indikasi bahwa rekaman itu hasil rekayasa dengan tujuan menyerang pembantu presiden. Selain itu, dampak politik ini akan memperburuk iklim investasi, dan hambat pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
