Inflasi Agustus 2023 Terkendali Sesuai Target, BI Beberkan Indikatornya

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo bersama jajaran Deputi Gubernur.
Sumber :
  • VIVA/Anisa Aulia

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjabarkan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Agustus 2023 berada di level 3,27 persen secara year-on-year (yoy), sehingga tetap berada dalam target sasaran 3+/-1 persen.

Gubernur BI Ungkap Tujuan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030

Perry pun memastikan bahwa inflasi masih tetap terkendali, dan berada dalam kisaran sasaran yang telah diperkirakan sebelumnya.

"Bauran kebijakan moneter akan terus diperkuat, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui TPIP dan TPID juga akan semakin dipererat," kata Perry dalam telekonferensi, Kamis, 21 September 2023.

BI Ungkap Penyaluran Kredit Perbankan Maret 2024 Naik

Ilustrasi pendorong inflasi.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Dia menambahkan, kondisi itu turut didukung oleh inflasi inti, yang tercatat hanya sebesar 2,18 persen (yoy). Inflasi itu lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,43 persen (yoy).

BI Tegaskan Biaya Layanan QRIS 0,3 Persen Ditanggung Pedagang Bukan Konsumen

"Sejalan dengan permintaan yang terkelola, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta imported inflation yang rendah," ujarnya.

Perry menjelaskan, kelompok volatile food juga tetap terkendali sebesar 2,42 persen (yoy), sejalan dengan kesuksesan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Kemudian, inflasi kelompok administered prices juga terus menurun menjadi 8,05 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 8,42 persen (yoy).

Karenanya, Perry menegaskan bahwa dengan perkembangan tersebut, BI meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3+/-1 persen di sisa tahun 2023, dan 2,5 plus minus satu persen pada 2024.

Di sisi lain, koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis juga akan terus diperkuat. Hal itu termasuk penguatan program GNPIP di berbagai daerah dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, serta melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD).

"Sinergi kebijakan antara BI dan KSSK juga diperkuat guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong pembiayaan ke dunia usaha khususnya sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya