Bahlil Ungkap 'Kerasnya' Jokowi di Hadapan Negara Eropa Soal Hilirisasi Nikel

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkap betapa kerasnya sikap Presiden Jokowi di hadapan negara-negara Eropa memperjuangkan kebijakan hilirisasi nikel.

Prabowo Temani Jokowi Bertemu PM Singapura, Pengamat: Simbol Pelibatan Pemimpin Masa Depan

Dia menilai, sebagai seorang berdarah Jawa yang terkenal kalem, nyatanya sosok Jokowi juga bisa berubah menjadi garang. Hal itu terlihat saat Indonesia berhadapan dengan negara-negara dunia khususnya Eropa, yang tidak setuju dengan langkah hilirisasi nikel Indonesia tersebut.

"Pak Jokowi itu gayanya saja yang anggah-ungguh, tapi kerasnya minta ampun. Apalagi menterinya dari Papua kan, jadi ini perpaduan Jawa dan Papua," kata Bahlil dalam dialog 'Hilirisasi Untuk Negeri' di Media Center Indonesia Maju, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2023.

Jokowi Minta PM Singapura Dukung Pembangunan Pembangkit Listrik di IKN Nusantara

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Photo :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

Dia menceritakan saat 2019, ketika dirinya dikirim Jokowi ke Eropa dan Amerika Serikat (AS) untuk mencari investor. Saat itu, Bahlil mengatakan bahwa banyak negara maju di sana, yang masih melihat bahwa Indonesia itu bisa mereka atur sesuai kehendak mereka.

Bahlil Sentil Perbankan RI Enggan Sokong Hilirisasi, Malah Dikuasai Asing

"Tapi nyatanya, Indonesia saat ini bukan seperti yang mereka kira," ujarnya.

Meski demikian, Bahlil mengakui bahwa dalam hal melakukan hilirisasi, Indonesia dapat dibilang kalah langkah dibandingkan negara-negara Eropa. Dimana, Inggris bahkan sudah memulai hilirisasi dari abad ke 16-17, dengan menggarap industri tekstil. Sementara AS di abad 19 juga sudah mulai membangun industri dalam negerinya sendiri.

Kemudian, China pun sudah lama menggenjot investasi besar-besaran, dengan mengundang banyak industri untuk masuk berinvestasi. Meskipun, Pemerintah China mengenakan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 80 persen

"Kalau kita di Indonesia, sekarang ini momentum. Kebetulan ada revolusi besar-besaran energi baru terbarukan. Nah, atas dasar itu, Pak Jokowi ingin kita hilirisasi secara masif," kata Bahlil.

"Bahkan Presiden Jokowi minta hilirisasi nikel itu juga bisa menarik teknologi ke Indonesia, membuka pasar luar negeri, menciptakan tenaga kerja berkualitas, dan memperbesar devisa negara," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya