- Dokumen TNI
VIVA – Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu, yang secara sengaja mengelabui Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia atau KTHAM, dengan menyusupkan Benny Wenda ke dalam delegasi negaranya.
Menurut keterangan kantor KTHAM, Benny Wenda dimasukkan ke dalam delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KTHAM pada Jumat 25 Januari 2019. Penyusupan itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak KTHAM.
Padahal, kunjungan delegasi Vanuatu saat itu adalah untuk membahas Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM. Nama Benny Wenda sendiri, tak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk pembahasan UPR tersebut.
"Tindakan Vanuatu merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB," kata Wakil Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib, melalui keterangan tertulisnya.
"Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua United Liberation Movement for West Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), Benny Wenda, awal pekan ini diketahui menyerahkan petisi berisi 1,8 juta tandatangan yang diklaim menuntut referendum kemerdekaan. Hal itu lalu disampaikan kepada Ketua Badan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa, Michelle Bachelet.
Dia berharap, PBB akan mengirim misi pencari fakta ke provinsi tersebut untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Benny mengatakan, orang Papua Barat tidak memiliki kebebasan berbicara atau berkumpul.
Menurutnya, satu-satunya cara untuk didengar kata dia adalah melalui petisi yang ditandatangani oleh tiga perempat dari 2,5 juta penduduk itu. (asp)
