Libanon Berpaling ke China untuk Atasi Krisis Ekonomi

Libanon yang sejak dulu menjadi ladang pertikaian antara Arab Saudi dan Iran, kini mendapati diri terseret ke dalam konflik antara Cina dan negara barat. Penyebabnya adalah krisis ekonomi yang menggerogoti anggaran negara. Pemerintah di Beirut kini sedang berada di tepi jurang kebangkrutan.

Dalam beberapa bulan terakhir, nilai mata uang Pound Libanon anjlok sebanyak 80% terhadap Dollar Amerika Serikat. Fluktuasi nilai tukar yang liar ikut memadamkan aktivitas perdagangan. Alhasil sebagian besar kelas menengah Libanon terjerembab ke garis kemiskinan.

Akibatnya aksi demonstrasi merajalela di jalan-jalan ibu kota. Jutaan orang turun ke jalan sejak Oktober 2019 untuk mengecam praktik korupsi dan kebuntuan politik. Amarah penduduk kian tersulut ketika mendengar pemerintah ingin menggandakan pajak rokok dan bahan bakar, serta memberlakukan pajak telepon bagi aplikasi serupa WhatsApp.

Beirut sebenarnya sedang bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mencairkan pinjaman senilai USD 11 miliar. Dana itu sudah dijanjikan sejak 2018 silam. Namun perundingan menemui jalan buntu. Pemerintah dan parlemen Libanon dianggap gagal menyepakati paket reformasi sesuai syarat IMF.

“Langkah serius” dekati Cina

Buntutnya Perdana Menteri Hassan Diab mencari bantuan ke Cina. Pemerintah di Beijing adalah sekutu alami bagi Libanon, terutama sejak Diab yang didukung Iran dan Suriah berhasil melengserkan Saad Hariri yang dekat dengan Arab Saudi.

Milisi Syiah, Hizbullah, yang memiliki 13 kursi di parlemen ikut menyuarakan dukungan bagi poros Beirut-Beijing.