Libanon Berpaling ke China untuk Atasi Krisis Ekonomi

“Mereka menghalangi kucuran dana ke Libanon dan memblokir kredit untuk mengimpor bahan bakar, diesel, obat-obatan dan tepung untuk memutus aliran listrik, membuat warga Libanon kelaparan dan membiarkan mereka mati tanpa obat-obatan.”

Namun Jurubicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, sebaliknya menilai upaya “pemerintah Libanon menyalahkan sanksi AS sebagai pemicu krisis ekonomi
adalah keliru dan salah kaprah.”

Antara belanja infrastruktur dan restrukturisasi anggaran

Maret silam Libanon mendeklarasikan tidak mampu menyicil tunggakan utang pemerintah. Akibatnya perusahaan barat enggan berinvestasi selama belum tercapainya kesepakatan dengan IMF, kata ekonom Libanon Hasan Moukalled. Menurutnya ini yang membedakan dengan perusahaan-perusahaan Cina.

Godaan Beijing terasa lebih memikat lantaran menjanjikan proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan infrastruktur baru. Sementara negosasi dengan IMF berpusar pada mitigasi defisit anggaran dan mengembangkan kerangka kerja untuk reformasi strutural pada perekonomian nasional.

Tujuhbelas kali pemerintah Libanon dan IMF sudah bertemu sejak pertengahan Mei lalu. Tapi tidak satu pun perundingan membuahkan kemajuan.

Moukalled yang sudah berulangkali mengunjungi Cina antara 2018 dan 2019, mengklaim proyek infrastruktur yang dijanjikan Cina bernilai USD 12,5 miliar. Investasi itu dinilai juga mengandung motivasi politik, mengingat posisi strategis Libanon sebagai pintu masuk ke Timur Tengah bagi Beijing, dan juga Rusia.