Mahkamah Internasional Tunjuk Ketua Hakim Baru, Seorang Anti-Israel
- ICJ
VIVA Dunia – Hakim Lebanon Nawaf Salam dipilih oleh rekan-rekannya untuk menjadi presiden baru Mahkamah Internasional, di mana ia diperkirakan akan menjalani masa jabatan selama 3 tahun, menurut siaran pers yang diterbitkan oleh Den Haag pada hari Selasa.
“Mahkamah Internasional (ICJ) mengadakan sidang umum pada hari Selasa 6 Februari 2024, yang dihadiri oleh Yang Mulia Bogdan-Lucian Aurescu (Rumania), Ibu Sarah Hull Cleveland (Amerika Serikat), Bapak Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco (Meksiko) ) dan Bapak Dire Tladi (Afrika Selatan), Anggota Mahkamah baru, yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 November 2023, secara resmi dilantik. Masa jabatan sembilan tahun Anggota baru dimulai hari yang sama,” tulis pernyataan tersebut, dilansir melalui website resmi Mahkamah Internasional, Kamis, 8 Februari 2024.
Salam menggantikan sosok hakim tinggi Joan E. Donoghue.
Salam telah menjadi anggota Mahkamah Agung sejak Februari 2018 dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Duta Besar dan Wakil Tetap Lebanon untuk PBB dari tahun 2007 hingga 2017.
Mahkamah Internasional di Den Haag
- Anadolu Agency
Salam memiliki sejarah dalam membuat pernyataan anti-Israel dan sekarang akan memimpin kasus yang dilancarkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel, yang mengklaim bahwa IDF melakukan genosida di Gaza.
Pada tahun 2015, presiden yang kini menjabat menulis, “Selamat ulang tahun untukmu, 48 tahun pendudukan (occupiers).” Beberapa bulan kemudian, Sindikat Berita Yahudi melaporkan bahwa Salam menulis “Israel harus menghentikan kekerasan dan mengakhiri pendudukan” dan “Menggambarkan para kritikus kebijakan Israel sebagai antisemitisme adalah upaya untuk mengintimidasi dan mendiskreditkan mereka, yang kami tolak.”
Salam juga mengadvokasi keanggotaan Palestina di PBB, yang berarti pengakuan atas negara Palestina.
Hakim ketua baru Mahkamah Internasional, Nawaf Salam
- ICJ
ICJ adalah sektor peradilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang didirikan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni 1945, yang terdiri dari 15 hakim.
Pengadilan mengklaim mempunyai dua peran, “pertama, untuk menyelesaikan, sesuai dengan hukum internasional, sengketa hukum yang diajukan oleh Negara; dan, kedua, untuk memberikan pendapat penasehat mengenai pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirujuk oleh organ-organ dan badan-badan PBB yang berwenang dalam sistem tersebut.”
