Kebijakan Walkot Depok soal LGBT Tuai Kritikan

"Itu ngawur dan salah sasaran," kata Uli Pangaribuan kepada BBC, Minggu (12/01).

Dari pantauannya, Depok kerap melahirkan kebijakan berbau agama sejak kepala daerahnya diusung oleh Partai Keadilan Sejahtara (PKS). Berbagai peraturan daerah dan raperda itu di antaranya adalah Perda Ketahanan Keluarga, Raperda Kota Religius, dan Raperda Anti-LGBT.

Bagi Uli seluruh aturan itu tidak menjawab persoalan utama yang mana Kota Depok masuk dalam lima besar daerah dengan kasus kekerasan seksual anak terbanyak.

Catatan Tahunan LBH Apik Tahun 2019 menunjukkan Depok berada di urutan ketiga dengan jumlah kasus sebanyak 99.

"Kenapa Depok tidak fokus pada kasus-kasus kekerasan seksual anak yang lagi marak? Dan penanganannya tidak maksimal. Pemda malah menyuruh anak dimediasi, padahal Depok katanya kota layak anak," tegasnya.

Ia juga berkata, razia oleh Satpol PP terhadap kos-kosan atau apartemen yang diduga tempat berkumpulnya kelompok LGBT melanggar hak privat.

"Itu membuat orang tidak nyaman dan pelanggaran hak privasi dan kebebasan. Apalagi ruangnya, ruang privat."