60:40, Persentase Rekonstruksi Kawasan Kumuh dan Ruang Hijau di DKI

Ahok saat membahas MRT
Sumber :
  • ANTARA/M Agung Rajasa
VIVAnews - Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan rekonstruksi dan pemanfaatan kawasan kumuh. Kawasan ini akan dibangun rumah susun dan ruang terbuka hijau (RTH).
Konsisten Inovasi dan Transformasi Digital, Bank Mandiri Raih ISO 56002 Kitemark

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta, Selasa 18 Juni 2013, menegaskan bahwa persentasinya mencapai 60:40. "Yang 60 persen itu untuk rumah susun," kata dia.
Prabowo Belum Pernah Bicara Kabinet, Kata Petinggi Gerindra

Saat ini, menurutnya, pemda sedang melakukan pendataan ulang dan sosialisasi sebelum program tersebut direalisasikan. "Untuk pendanaannya, 20 persen dari pengembang yang sering membangun apartemen dan properti di Jakarta. Jumlah itu sesuai kewajiban mereka," ujar Basuki.
Tentara Israel Tulis Hujatan Kasar ke Indonesia Usai Hancurkan RS di Jalur Gaza

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menyebutkan, jumlah rumah kumuh di Ibukota mengalami penurunan hingga 25 persen. Saat ini, terdapat 309 rukun warga (RW) kumuh di Jakarta. Sebelumnya, pada 2008, BPS mencatat 415 rumah kumuh.

Dalam pendataan ini, BPS Jakarta mengukur sejumlah hal, di antaranya indikator kerawanan terhadap kebakaran dan banjir, kondisi saluran air, kepadatan penduduk, pengangkutan sampah, serta banyaknya genangan air.

Hasil penelitian tersebut menilai bahwa wilayah Jakarta Utara, merupakan kawasan paling kumuh. Di kawasan itu tercatat sebanyak 96 RW rumah kumuh.

Sedangkan penataan kawasan kumuh di DKI Jakarta akan dilakukan Pemprov terhadap 360 kampung secara bertahap. Rencananya, setiap tahun ada 100 kampung yang akan ditata dengan anggaran per kampung sebesar Rp30 miliar-Rp50 miliar.

Dalam penataan kawasan kampung dalam kawasan kumuh, masing-masing kampung akan mempunyai tematik tersendiri, sesuai dengan kekuatan lokalnya. Misalnya, seperti di Rawajati, Jakarta Selatan akan dijadikan kampung herbal, karena di sana banyak sekali pengusaha herbal.

Seluruh kampung tersebut akan ditata lengkap dengan RTH, perpustakaan dan drainase air yang baik, sehingga perkampungan yang kumuh dapat tertata lebih baik, lebih manusiawi, dan layak huni. (sj)
Gedung MPR, DPR dan DPD. (Foto ilustrasi).

DPR Bahas RUU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Disesuaikan Kebutuhan Presiden

Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi UU tentang Kementerian Negara. Salah satu pasal yang diusulkan direvisi ialah tentang ketentuan jumlah kementerian maksimal 34.

img_title
VIVA.co.id
15 Mei 2024