Sumber :
VIVAnews
- Sekitar seribu orang yang tergabung dalam Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris (FKTP) menggelar aksi Jaga Jakarta di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu 23 November 2014. Forum ini terdiri dari seniman, pemuka agama, serta remaja, dan pemuda agama Islam.
Menggunakan kaos bertuliskan 'Jaga Jakarta Damai Sepanjang Hari', ribuan orang ini menggelar aksi seni tari payung, teaterikal, wayang, dan ditutup dengan pengumpulan tanda tangan serta pernyataan sikap.
"Ketika mahasiswa turun ke jalan menolak kenaikan harga dan pemerintah tetap menganggap kenaikan harga merupakan solusi, maka apa yang perlu dilakukan oleh warga Jakarta," ujar Ramdansyah, dalam orasinya.
Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal lumrah. Turun ke jalan, menyampaikan pendapat menolak kenaikan harga, atau menolak pimpinan kepala daerah adalah hak warga negara selama berada dalam koridor yang tepat.
Sebab itu, kata Ramdansyah, FKTP DKI ingin mengajak semua pihak yang memiliki pandangan subjektif dalam mencintai bangsanya, agar tetap menjaga dan merawat Indonesia.
"Caranya, dengan menjaga pandangan-pandangan subjektif, agar tidak berubah menjadi tindakan radikal," imbau dia.
Dia menjelaskan, potensi munculnya kekerasan, radikalisme, dan terorisme sangat mungkin terjadi, ketika masyarakat terfragmentasi. Solidaritas masyarakat yang renggang bisa memberi peluang kepada kelompok-kelompok pemimpi indah nan utopis terbangun dan terjaga.
"Mereka terjaga kembali untuk menolak realitas NKRI dan Pancasila sebagai konsensus bersama yang tidak dapat ditawar lagi. Sayangnya, pengawasan dari penegak hukum terkadang kabur, karena TNI dan Polri acap kali bertikai," ujar dia.
Untuk mencegah ancaman radikalisme menjadi nyata, FKPT DKI Jakarta mengajak semua lapisan masyarakat untuk menjaga Jakarta.
"Menjaga Jakarta, berarti menjaga lingkungan kita, agar tetap mengedepankan pluralitas, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Menjaga Jakarta berarti menjaga Indonesia karena Jakarta adalah Ibukota Negara," ujarnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal lumrah. Turun ke jalan, menyampaikan pendapat menolak kenaikan harga, atau menolak pimpinan kepala daerah adalah hak warga negara selama berada dalam koridor yang tepat.
