- VIVA.co.id/ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
VIVA.co.id – Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar meminta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17/2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, atau PPDB ditinjau ulang.
Zaki menilai Permendibud tersebut menimbulkan polemik dan masalah, apalagi di daerah-daerah seperti Tangerang.
"Kita tetap menggunakan Permendikbud itu, walaupun ada surat edaran baru. Dan, itu semua nanti kita lihat hasil besok, kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan. Sekarang, terpaksa kita jalani itu semua. Walaupun dengan berbagai macam kendala dan masalah, buat kita yang di daerah masalah menjadi cukup besar," kata Zaki di Kantor Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, Selasa 11 Juli 2017.
Masalah yang ditimbulkan, lanjut Zaki, seperti nilai yang diganti menjadi sistem zona terdekat. Sehingga, pihak sekolah tidak perlu lagi melihat nilai calon siswanya.
"Setelah itu masalah lainnya adalah yang tadinya satu kelas bisa menampung 38 siswa, sekarang dibatasi menjadi 32. Dan, itu menjadi masalah buat kita, karena semua berkurang. Sebab, rasio anak SD yang lulus dan SMP yang bisa menampung itu saja masih jomplang," jelas Zaki.
Zaki menjelaskan, sampai saat ini langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang masih menunggu surat balasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebuadayaan.
"Selama belum ada balasan dari Kemendikbud, kita tidak bisa mengambil langkah apapun, karena nantinya akan menimbulkan masalah baru,” ucapnya lagi.
Untuk diketahui, jumlah SMP Negeri yang ada di Kabupaten Tangerang hanya sebanyak 70 sekolah. Sedangkan lulusan SD mencapai 50 ribu dan daya tampung hanya sekitar 30 ribu.
Penerapan Zonasi PPDB Sekolah Dinilai Belum Efektif
Zonasi salah satu kebijakan kementrian pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang telah dikaji serta mendapat rekomendasi dari lembaga kredibel.
