- VIVA.co.id / Syaefullah
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, para Pegawai Negeri Sipil yang terbukti ikut keanggotan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak hanya diminta untuk mundur.
Ia meminta jika masih ada aparatur negara berpaham tak sesuai ideologi negara diharapkan agar ditarik status kewarganegaraannya di Republik Indonesia. "Kami usulkan dicabut kewarganegaraannya sekaligus, gitu lho ya. Makanya yang mau ke Suriah, di sana terus lah," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.
Djarot mengatakan, keyakinan setiap warga untuk setia pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati.
Apalagi, seorang aparatur negara telah disumpah agar tidak memiliki pandangan yang berbeda terhadap ideologi bangsa. "Kalau dia tidak sepakat dengan ideologi Pancasila dengan dasar negara Pancasila, ya pindah saja. Tidak pantas. Karena dasar itu fundamental," ujarnya.
Meski demikian, Djarot mengungkapkan, belum ada jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI yang terbukti mengikuti keanggotaan HTI.
Djarot mendukung rencana pemerintah pusat untuk mendata para pegawai negeri sipil yang terbukti ikut HTI.
Sebab, jika terbukti ada PNS terlibat dalam ormas itu disarankan untuk mengundurkan diri sebagai abdi negara.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan agar aparatur negara harus memiliki sikap loyal dan konsisten terhadap keputusan negara.
"Kalau ada PNS yang baik langsung atau terlibat dengan elemen yang melawan, berseberangan, mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, ya silakan mengundurkan diri saja dari PNS," ujar Tjahjo di Sumedang, Jawa, Barat, Minggu, 23 Juli 2017. (ase)
Ratusan Ribu Ribu PNS Sudah Ikuti Uji Kompetensi dari BKN untuk Siap Pindah ke IKN
Sebanyak 121.626 orang PNS sudah mengikuti uji kompetensi yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai persiapan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
