Mahfud MD Jawab Kritik Omnibus Law dan Penanganan Papua

Orang katakan, ini negara hukum dan semua harus lewat pengadilan. Kata siapa? Proses hukum itu ada administrasi, pidana, dan perdata. Ada tingkat birokrasi dan pengadilan.

Inggris mencabut kewarganegaraan Shamima Begum lewat proses di pengadilan dan dia punya hak untuk menggugat putusan hakim. Mengapa di Indonesia berbeda?

Setiap negara punya hukumnya sendiri. Sama pertanyaan kenapa orang di Arab Saudi yang mencuri dihukum potong tangan sedangkan di sini tidak. Karena hukum di sana seperti itu.

Bagaimana prinsip perlindungan warga negara dalam pencabutan kewarganegaraan itu?

Setiap orang punya hak kewarganegaraan, setiap negara prinsipnya sama. Tapi di Indonesia, sesuai pasal 28J ayat 2, hak asasi bisa dikurangi undang-undang.

Nah, UU Kewarganegaraan mengatur, siapapun yang bergabung dengan tentara asing, kewarganegaraannya hilang dengan sendirinya, melalui pencabutan paspor oleh Menkumham.

Mengenai Anda. Apa perbedaan Mahfud MD sebelum dan sesudah duduk di kursi Menko Polhukam?

Sama saja. Dulu akademisi, sekarang tetap akademisi. Apa bedanya? Menurut kamu apa bedanya? Tidak ada.

Seberapa sering Presiden Jokowi mendengar masukan Anda?

Setiap rapat kabinet, saya ngomong, itu memberi masukan namanya. Saya tidak hitung seberapa seringnya. Kalau ada kesempatan, saya berikan ide dan masukan.

Anda duduk sebagai menteri dalam tiga pemerintahan berbeda. Siapa presiden yang paling jelas tentang visi dan misinya?

Sama baiknya, semua dipilih rakyat dan harus dianggap terbaik pada masanya. Tidak bisa dibandingkan.

Wawancara khusus Abraham Utama, jurnalis BBC News Indonesia dengan Mahfud MD dilakukan pada tanggal 3 Maret 2020. Wawancara ini juga direkam dalam bentuk video oleh jurnalis video Dwiki Marta dan Anindita Pradana, serta dapat disaksikan di YouTube BBC News Indonesia.