Mahfud MD Jawab Kritik Omnibus Law dan Penanganan Papua

Kalau tidak mau, ya sudah. Ini negara demokrasi. Ini bukan tentang kemauan saya.

Pada Jurnal Hukum edisi Agustus 2000, Anda sebut penyelesaian kasus HAM terkatung-katung karena banyak pejabat negara memiliki hubungan dengan rezim Orde Baru. Apakah pendapat Anda itu masih relevan saat ini?

Saat itu memang begitu. Dihantam kanan-kiri karena banyak yang terlibat. Makanya saya sebut, alternatifnya dua: amputasi atau lustrasi.

Amputasi artinya pecat semua pejabat yang terlibat. Atau lustrasi, putihkan semuanya.

Itu yang saya katakan waktu itu. Sampai sekarang pun banyak yang masih terlibat dengan pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Mereka harus diakomodasi semua karena mereka punya alasan sendiri waktu melakukan itu.

(Catatan Redaksi: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah satu-satunya anggota Kabinet Indonesia Maju yang diduga terlibat kasus HAM, yaitu penculikan aktivis tahun 1997-1998.Sementara pada periode kepresidenan pertamanya, Jokowi memberi jabatan tinggi negara kepada terduga pelaku pelanggaran HAM, antara lain Wiranto-kerusuhan Mei 1998 dan Sutiyoso-kasus 27 Juli 1996.)

Sejumlah tokoh lintas agama, dari PBNU, PGI, KWI, Jaringan Gusdurian, hingga kelompok masyarakat sipil mendorong pemerintah mengedepankan dialog, bukan pendekatan militeristik, dalam persoalan Papua. Jadi sampai kapan militer akan berada di Papua?

Militer ada di seluruh Indonesia, bukan hanya Papua. Selama Indonesia ada, militer akan ada di seluruh penjuru Indonesia.

Kenapa orang berpikir tentara harus ditarik dari wilayah Indonesia? Tidak boleh. Militer itu aparat konstitusional pertahanan sedangkan polisi aparat keamanan.

Jadi tidak akan ada waktunya. Kenapa yang ditanya Papua, bukan Kalimantan. Kan tidak mungkin militer ditarik di satu wilayah.

Terkait eks ISIS asal Indonesia di sejumlah kamp di sekitar Suriah, kenapa pemerintah hanya akan memulangkan anak yatim piatu di bawah 10 tahun?

Kalau ditetapkan 18 tahun, nanti pemerintah ditanya lagi karena usia kawin 18 tahun. Menurut hukum pidana, anak adalah mereka yang di bawah 16 tahun. Apapun ketetapan pemerintah, pasti ditanyakan, apa alasannya.