Mahfud MD Jawab Kritik Omnibus Law dan Penanganan Papua

Komisi Informasi Publik sampai berkata bahwa pembuatan UU itu harus terbuka. Bagaimana bisa mengkritik jika proses pembuatannya tertutup?

Sekarang pasti akan diberikan. Saya juga sempat minta dan tidak diberi. Draftnya baru selesai awal Februari lalu. Sebelumnya semua meminta drafnya. Kalau masih disusun pemerintah, apa yang harus diberikan?

Kalau sekarang tidak diberikan, datang ke sini, saya kasih. Kalau kamu minta juga, saya kasih.

Sekarang prosesnya sudah terbuka karena ada dasar surat presidennya. Kalau kamu mau, ada di meja saya. Boleh kapan saja datang ke kantor saya.

Ini saatnya mengkritik karena sudah terbuka dan DPR belum membahasnya. Ini masih panjang, cuma sebagian rakyat buru-buru.

Mengenai pelanggaran HAM masa lalu. Dua Menko Polhukam sebelum Anda, Luhut Pandjaitan dan Wiranto menggunakan upaya berbeda untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM masa lalu.Luhut menggagas Simposium Nasional Tragedi 1965, yang dianggap banyak kalangan gagal menerbitkan rekomendasi kebijakan nasional yang nyata bagi pemerintah. Sementara Wiranto mewacanakan Dewan Kerukunan Nasional yang gagal terbentuk. Apa yang akan Anda lakukan?

Saya pernah berbicara sewaktu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2008. Kita bisa meniru Eropa Timur yang melakukan lustrasi nasional, yaitu memberhentikan semua pejabat yang diduga terlibat, atau meniru Afrika Selatan, artinya saling memaafkan. Atau bisa juga meniru China, memaafkan pelaku lalu menghukumnya habis-habisan.

Kita ungkap faktanya, lalu kita rekonsiliasi: sudahlah kita anggap selesai saja. Caranya bagaimana? Yang bisa diadili, diadili. Yang tidak bisa diadili, selesaikan melalui restitusi, pengampunan atau apapun bentuknya.

Saya tidak akan buat simposium lagi. Capai. Tidak akan pernah ada keputusan dalam seminar seperti itu karena ada dua kubu berbeda.

(Catatan redaksi: Merujuk kamus HAM yang disusun Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, restitusi adalah keputusan peradilan yang mengharuskan pelaku mengembalikan hak korban. Adapun, referensi yang sama menyebut pengampunan sebagai bagian dari impunitas yang tidak disetujui hukum hak asasi manusia internasional.)

Seberapa mungkin KKR bisa berjalan? Tahun 2006 MK membatalkan UU KKR karena, salah satunya, memuat amnesti atau pengampunan terhadap pelaku.

Lihat saja perkembangannya. Kami sedang menyiapkannya dalam peraturan presiden dan rancangan undang-undang. Kalau mau baik, putuskan itu. Kalau tidak, akan ada pemerintah baru yang akan direpotkan oleh kasus itu lagi, kalau caranya seperti itu.