Mahfud MD Jawab Kritik Omnibus Law dan Penanganan Papua

Mereka kan rembesan. Mereka yang di kamp tidak boleh pulang, itu keputusan pemerintah.

Kalau dipulangkan ditanya kenapa dipulangkan, kalau tidak juga ditanya kenapa tidak dipulangkan. Pertanyaan itu selalu ada.

Banyak pendapat di negara ini. Maka pemerintah harus memutuskan. Yang di kamp bisa menjadi virus baru jika kembali ke Indonesia, lebih berbahaya dari virus corona. Bisa jadi teroris baru dan memengaruhi orang di sekitarnya.

Sudah diketahui bahwa dia teroris di luar negeri. Semua orang menghindarinya, mencibir, tidak dapat pekerjaan. Akhirnya jadi teroris lagi. Ya biar saja mereka di situ. Kan salahnya sendiri dia jadi teroris.

Tapi kalau dia pulang tidak ketahuan, tidak bisa diapa-apakan. Kalau ada yang tahu, kasih datanya ke saya.

Saya yakin banyak yang pulang ke Indonesia dan tidak terlacak. Mau diapakan? Seperti penyakit masuk ke tubuh kita, tanpa kita tahu kapan masuknya. Jadi lebih baik ditangkal sebelumnya.

Mengapa kewarganegaraan mereka dicabut?

Menurut undang-undang, kewarganegaraan mereka akan hilang dengan sendirinya, tapi harus ada penetapan hukum. Dicabut paspornya oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Jadi data mereka yang sudah diketahui, sudah diberikan ke Menkumham untuk diblok dulu sampai ada kepastian apakah benar datanya.

Tanpa pengadilan. Hukum administrasi tidak perlu tanpa proses pengadilan dulu.

Yang bilang harus lewat pengadilan, berarti mereka tidak paham bedanya hukum administrasi, pidana, dan perdata.

Hukum administrasi diambil tindakan dulu, kalau pidana diadili dulu, baru dihukum. Sementara perdata semua pihak sepakat diambil tindakan hukum terhadap suatu hal.