- VIVAnews/Reza Fajri
VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara mengenai munculnya kerajaan-kerajaan dadakan. Ma'ruf menegaskan sikap pemerintah yang tak akan membiarkan munculnya kerajaan baru.
"Ya kita yang pasti bahwa kita tidak akan membiarkan kerajaan-kerajaan itu, karena kita sudah punya negara kesatuan Republik Indonesia," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu 22 Januari 2020.
Menurut dia, saat ini pemerintah hanya mengakui kerajaan yang sudah ada seperti di Yogyakarta dan lain sebagainya. Di luar itu maka menurutnya harus dibubarkan.
"Negara yang masih diakui eksistensinya kan Yogyakarta, sehingga sultannya itu menjadi gubernur di Jogjakarta. Selain itu, kan lebih bersifat budaya," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf juga mengingatkan bahwa sudah ada perkumpulan raja-raja atau sultan-sultan seluruh nusantara. Sementara selain itu katanya tidak akan diakui oleh negara.
"Kita kan sudah ada perkumpulan, raja-raja dan sultan nusantara, dan mereka sudah tergabung. Kalau yang baru kan tidak masuk, jadi tidak ada," kata Ma'ruf.
Sebelumnya, selama sepekan terakhir publik Tanah Air dihebohkan dengan munculnya sejumlah kerajaan baru. Kemunculan ini terpublikasi hanya dengan jarak beberapa hari.
Kerajaan tersebut muncul lengkap dengan pimpinan serta pengikut. Mulai Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah, Sunda Empire sampai Kesultanan Selaco di Jawa Barat.
