Konflik di Nduga Papua Kembali Terjadi, Korban Berjatuhan

"KKSB sampai kapanpun apabila dia menganggu stabilitas keamanan, sampai kapanpun akan kita kejar," kata dia.

Dia kemudian menjelaskan kendala yang dihadapi pasukan dalam melakukan tugasnya adalah sulitnya membedakan anggota kelompok pro-kemerdekaan dengan masyarakat sipil.

"KKSB selalu menjadikan masyarakat sebagai tameng, tidak jelas membedakan [keduanya] di sana. Harus benar-benar teliti banget," jelas Nyoman.

Selain itu, kondisi geografis yang berbeda dengan tantangan yang lebih berat menyulitkan para anggota TNI.

"Kalau dibolehkan prajurit nggak ada yang mau ke sana. Tapi karena panggilan tugas bangsa dan negara dia harus siap melaksanakan tugas," imbuhnya.

Seruan penarikan pasukan TNI/Polri telah lama disuarakan oleh pemda Nduga dan Papua, serta pegiat HAM yang menyoroti pelanggaran HAM selama konflik berlangsung.

Namun, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD berulang kali menegaskan bahwa itu tidak mungkin.

"Bagaimana mungkin sebuah negara melarang TNI masuk menjaga negaranya, nggak mungkin," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/03).

"Bahasa LSM, bahasa gerakan sipil itu selalu TNI/Polri yang bikin masalah. Harus ditarik di sana, pelanggaran HAM. Ya nggak mungkin."

"Bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ, hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur," tegasnya.