VIVAnews - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid mengatakan, dia baru saja mendapat informasi bahwa kelompok gay dan lesbian di Surabaya -- yang sedang berkumpul-- saat ini sedang dikepung ratusan massa.
Usman mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. "Kaum minoritas punya hak berkumpul selama tak ada kekerasan," kata Usman Hamid, Jumat 26 Maret 2010.
Kapolda Jawa Timur, lanjut dia, seharusnya memberikan izin kaum gay, lesbian, dan kelompok monoritas lainnya untuk berkumpul.
Usman mengatakan stigma negatif kaum minoritas dapat menjadi hal yang berbahaya. "Karena dapat menyebabkab permusuhan dan kekerasan. Siapapun mereka punya hak berkumpul dan menyatakan pendapat selama tak melanggar hukum dan mengganggu masyarakat," kata dia.
Masyarakat, lanjut Usman, harus belajar melihat seseorang bukan hanya dari ras, orientasi seksual, atau lainnya, tapi dari sikap dan perbuatan.
"Polisi seharusnya membubarkan kelompok masyarakat yang ingin mengganggu dengan kekerasan bukan malah membubarkan pertemuan gay tersebut," kata dia.
Sebelumnya, kaum gay mengagendakan konferensi regional kaum lesbian dan gay di Surabaya pada 26-28 Maret 2010. Namun, pihak Kepolisian Wilayah kota Besar (Polwiltabes) Surabaya belum mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan konferensi tersebut.
Laporan: Djamilah
PKB dan PPP Tegaskan Bersinergi di Pilkada Serentak 2024, Intip Kesepakatannya
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah rampung melakukan pertemuan di DPP PKB, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024.
