- VIVA/Fajar Sodiq
VIVA - Polda Jawa Tengah akan melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) untuk mendapatkan data-data perusahaan yang sampai saat ini tidak mengindahkan sanksi adminstratif yang dibebankan oleh DLHK terkait limbah di Sungai Bengawan Solo.
Kombes Pol Iqbal Alqidusy mengatakan Polda Jateng akan langsung melakukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut jika terbukti akan ditindak tegas. Apabila dari perusahaan tersebut masih diketemukan melakukan dumping, bisa dikenakan dengan pasal 114 UU No. 32 tahun 2009.
"Kami akan berkoordinasi dengan DLHK, dan kami juga akan melakukan pendataan kembali terhadap perusahaan yang menganggap enteng hal seperti ini," kata Iqbal, Kamis, 9 September 2021.
Baca juga: Polda Jateng Siapkan Ratusan Ribu Dosis Vaksin untuk Pesantren
Ia menjelaskan, pada Pasal 114 UU PPLH tersebut, setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
"Polda Jateng sedang melakukan penyidikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan kepada awak media," katanya.
Ia mengimbau kepada semua perusahaan yang ada di wilayah Solo, untuk tidak membuang limbah di Sungai Bengawan Solo.
Laporan: Teguh Joko Sutrisno/ tvOne
Optimalkan Klinik Ekspor Bea Cukai, Perusahaan Pupuk Ini Lepas Ekspor Perdana ke Timor Leste
Bea Cukai Malang lepas ekspor perdana produk pupuk organik cair limbah bio gas kotoran sapi hasil asal Malang milik PT Eva Sukses Makmur ke Timor Leste.
