Panji Gumilang Gugat Ridwan Kamil Rp 9 Triliun

Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul Ulum
Sumber :
  • Adi Suparman

Bandung - Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil senilai Rp9 triliun di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung.

img_title Pemprov Jabar Tetapkan Siaga Darurat Bencana hingga April 2027, Waspadai 5 Ancaman Ini

"Gugatan (ke Ridwan Kamil) Rp 9 triliun 9 perak. Totalnya. Immateril 9 perak, materil Rp 9 triliun," kata Kuasa Hukum dari Panji, Sutardi, Selasa 15 Agustus 2023.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sutardi menjelaskan, Ridwan Kamil berlebihan dalam menangani masalah di Al Zaytun yang berakibat merugikan Panji Gumilang.

img_title Pemprov Jabar Laksanakan Lelang Pembongkaran Teras Cihampelas

"Beliau selaku pejabat terlalu tergesa-gesa menyimpulkan sehingga berdampak sangat merugikan klien kami, seolah-olah sudah dihakimi padahal kan belum ada putusan tetap dari pengadilan," katanya.

Panji Gumilang Hadir, Jalani Pemeriksaan di Bareskrim

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

img_title Terpopuler: Lisa Mariana Restui Ridwan Kamil-Aura Kasih Go Public, Feni Rose Minta Maaf Nyinyirin Selvi Ananda

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum dari Ridwan Kamil, Arief Nadjemudin menyikapi gugatan tersebut pada tahap mediasi. "Pemeriksaan berkas-berkas dan surat kuasa, sudah clear semua. Kita akan melanjutkan ke mediasi, nanti akan dijadwalkan kembali," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Emil mempersilakan apabila Panji hendak menggugatnya. "Silakan saja," kata Gubernur yang dikenal Emil itu lewat Instagram pribadinya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jabar Iip Hidayat. Menurutnya, Pemda Provinsi Jabar sendiri menerapkan prinsip tabayun dalam menyelesaikan polemik Al-Zaytun. Keberadaan tim investigasi yang berisi banyak pihak, mulai dari Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, ormas Islam, sampai TNI/Polri, menjadi salah satu bentuk tabayun.

Tugas utama tim investigasi tersebut, menurut Iip, yakni merangkum permasalahan dan mengonfirmasinya. Dengan begitu, pemerintah pusat maupun Pemda Provinsi Jabar dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan tepat sesuai kewenangan masing-masing.

"Ada keresahan di masyarakat terkait Al-Zaytun. Ada juga unjuk rasa. Gubernur sebagai kepala daerah memiliki kewenangan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban. Maka, gubernur menginstruksikan Kesbangpol Jabar untuk mendalami situasi tersebut dan membentuk tim investigasi agar komprehensif dalam penyelesaiannya," kata Iip.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Pak Gubernur ingin ada bahan dari tim investigasi, apa yang menjadi masalah utama dari keresahan masyarakat ini. Maka, tim investigasi menginventarisasi permasalahan-permasalahan," katanya

Pemprov Jabar dan Polda Perkuat Benteng Mitigasi Bencana.

Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi, Pemprov dan Polda Jabar Siapkan Strategi hingga Tingkat Daerah

Pemprov Jabar dan Polda Jabar memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi. Personel, alat berat, perahu karet, hingga logistik disiapkan untuk menghadapi ancaman banjir.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut