Polda Metro Jaya Tunggu Hasil Penelitian Kejati Soal Berkas Perkara Firli Bahuri
- VIVA.co.id/ Yeni Lestari
Jakarta - Polda Metro Jaya mengaku, hingga kini pihaknya belum menerima kembali berkas perkara atas kasus pemerasan yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.
Adapun diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengatakan bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap. Dan surat pemberitahuan diklaim telah disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya.
"Kami penyidik belum menerima info (berkas perkara belum lengkap) tersebut dari JPU P-16 dalam penelitian berkas perkara a quo," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan Senin, 25 Desember 2023.
Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak
- Antara
Ade menyampaikan, hingga saat ini penyidik Polda Metro masih menunggu hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Masih menunggu hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang sudah dikirimkan penyidik beberapa waktu lalu," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengungkapkan, berkas dinyatakan belum lengkap usai diteliti oleh enam jaksa penuntut umum (JPU) yang ditunjuk selama tujuh hari.
"Setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan formil dan materiil didapatkan kesimpulan bahwa hasil penyidikan belum lengkap," ucap Pelaksana Harian Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Herlangga Wisnu Murdianto kepada wartawan, Jumat, 22 Desember 2023.
Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri mengundurkan diri.
- VIVA.co.id/ Yeni Lestari
Dia menyebutkan, pemberitahuan ke penyidik Polda Metro Jaya telah dilakukan kemarin. Menurut Herlangga, JPU bakal menyusun sejumlah petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik Polda Metro Jaya.
"Per tanggal 21 Desember 2023 kita sudah melayangkan Surat Pemberitahuan hasil penyidikan atas nama tersangka FB belum lengkap kepada penyidik (P18). Ini baru surat pemberitahuan saja. Selanjutnya Penuntut Umum selama 7 hari ke depan akan menyusun petunjuk kepada penyidik dan akan memberitahukan kepada penyidik bersama dengan pengembalian berkas," kata dia.
KPK Banding Vonis 6 Tahun Bui Sekertaris MA Nonaktif Hasbi Hasan
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menyatakan melakukan upaya untuk banding, terhadap vonis 6 tahun penjara untuk Sekertaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif, Hasbi Hasan
