Gali Terkait Bansos, Hakim MK Singgung Suara Golkar yang Naik di Pemilu 2024
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, sempat menyinggung perolehan suara Partai Golkar yang mengalami kenaikan secara signifikan di Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Hakim Arief, dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU atau sengketa Pilpres 2024.
Mulanya, Hakim Arief mengungkapkan alasan MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, untuk memberikan keterangan.
"Kenapa kita panggil? Itu karena begini, dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga Kepresidenan dan dukungan Presiden Jokowi dalam pilpres," ujar Arief, di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat, 5 April 2024.
Menurut dia, dalil pemohon mempersoalkan mengenai keterlibatan ASN, TNI-Polri yang dianggap tidak netral. Selain itu, lanjut Arief, ada dugaan penjabat kepala daerah apakah itu gubernur, bupati, dan wali kota, ikut memenangkan pasangan tertentu.
"Kemudian ada peran serta lurah, kepala desa juga yang ikut cawe-cawe ikut menggalang massa," kata dia.
Hakim Arief mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dianggap memiliki korelasi dengan elektoral. Namun, kata dia, dalam berbagai diskusi ternyata penyaluran bansos lebih berefek pada pemilu legislatif atau pileg.
"Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan dalam persidangan ini muncul lebih berkaitan elektoral pada pileg legislatif," katanya.
Maka dari itu, Hakim Arief meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, untuk menjelaskan mengenai perolehan suara partai yang dia pimpin tersebut naik pesat.
"Nah ini mungkin Pak Airlangga nanti bisa anu. Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspon," katanya.
Revisi UU MK Dibahas Diam-diam, PDIP: Ini Sisi Gelap Kekuasaan
PDIP menyoroti polemik Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau RUU MK.
