Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 Rampung, MK: Enggak Mungkin Kita Undang Banyak Pihak
- Dok MK
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Agenda berikutnya, MK akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dimulai hari ini Sabtu, 6 April 2024.
"(Hari ini) sudah mulai masuk (RPH). Terus menerus itu," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dikutip Sabtu, 6 April 2024.
Enny mengatakan, hakim konstitusi telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari para pemohon maupun pihak terkait.
"Sudah selesai. Sudah selesai (sidang PHPU), sudah dipandang cukup karena memang speedy trial ya, enggak mungkin kita mengundang sekian banyak pihak gitu ya, kecuali kalau sidang PUU beda," kata dia.
Selanjutnya, kata Enny, MK akan membuka kesempatan para peserta sidang sengketa Pilpres untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan ini kata dia disampaikan paling lambat Selasa, 16 April 2024.
"Sehingga, para pihak bisa menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang mereka tangkap di seluruh proses yang ada di situ. Kita tunggu saja nanti tanggal 16 ketemu lagi. Kebetulan kan mahkamah tidak libur ya. Tadi dikasih dispensasi sedikit. Dua hari. Tadinya enggak ada. Eh ada sehari aja gitu loh," tandas Enny.
Empat Menteri Kabinet Jokowi hadir di Sidang MK
- Tangkapan layar MK
Seperti diketahui, MK telah rampung meminta keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang PHPU atau sengketa Pilpres 2024 pada Jumat, 5 April 2024.
Keempat menteri itu dimintai keterangan perihal bantuan sosial (bansos) pemerintah yang dikaitkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar-Mahfud dengan Pilpres 2024.
Keempat menteri yang dimaksud antara lain Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Soroti Pilkada di Kaltim, KPU Diminta Turun Tangan Awasi Langsung Administrasi Verifikasi
Dugaan kemungkinan adanya politik uang dalam tahapan verifikasi administrasi terkait syarat bakal calon kepala daerah jalur independen jadi sorotan. KPU mesti perhatikan
