Mendagri: "Evaluasi Pemekaran Tidak Gratis"

VIVAnews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto akan terus melakukan evaluasi dalam penataan otonomi daerah. Pihaknya akan terus berbenah diri agar ada berkembang yang lebih baik.

Evalusi terhadap pemekaran akan terus dilakukan dengan sistem pemerintahan yang ada.

"Aturannya agar berkembang lebih baik, namun hal itu tidak gratis," ujar Mardiyanto, Selasa 17 Februari 2009.

Jika wilayah yang sudah menjalani pemekeran sejak lima tahun lalu masih mendapat nilai buruk, maka akan mendapatkan kartu kuning dan perlu pembinaan yang khusus.

Selain itu pemekaran juga harus disikapi secara jernih oleh semua pihak, jangan ada kepentingan yang menonjol dari segelintir orang.

Dan yang harus diperhatikan adalah urusan ekonomi dan pelayanan publik. Meski ada juga kepentingan politik. Selain itu meningkatkan peran dan fungsi gubernur merupakan suatu keharusan.

"gubernur adalah wakil pemerintah pusat," ujar Mardianto. Departemen Dalam Negeri menargetkan grand design (rancangan utama) pemekaran wilayah akan rampung pada tahun ini.

Isu pemekaran ini kembali muncul ke permukaan setelah insiden unjuk rasa pemekaran Provinsi Tapanuli yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat.

Astra International Cetak Laba Bersih Rp 7,46 Triliun di Kuartal I-2024

Laba bersih Astra International itu tidak termasuk penyesuaian nilai wajar atas investasi di GoTo dan Hermina, yang tercatat sebesar Rp 8,1 triliun.

VIVA.co.id

29 April 2024