Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Danang Girindrawardana menyatakan, birokrasi bukan satu-satunya penyebab layanan publik yang buruk di Indonesia. Menurut dia, sistem politik dan masyarakat juga turut berperan.
"Tiga unsur itu berkaitan. Tidak mungkin satu bermain sendiri," kata Danang dalam diskusi bertajuk 'Revolusi Mental Layanan Publik' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 22 November 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
BNPB Kasih Jurus Jitu Atasi Bencana Banjir
"Tiga unsur itu berkaitan. Tidak mungkin satu bermain sendiri," kata Danang dalam diskusi bertajuk 'Revolusi Mental Layanan Publik' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 22 November 2014.
Baca Juga :
Diduga Ada Persekongkolan Jahat Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Benda Sita Korupsi Paket Saham
Ia mengakui, tanggung jawab terbesar dalam pelayanan publik memang ada di pundak aparatur birokrasi. Pasalnya, selama ini mereka dikenal dengan praktek pungli atau KKN. Untuk itu, mereka memang harus mengubah mental. Dia mencontohkan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan indeks integritas, dua kementerian mendapat rapor merah karena masih di bawah standar nasional yakni Kementerian Perhubungan di pelayanan izin perhubungan dan Kementerian Agama di unit pernikahan, KUA.
"Apakah (penyebab rapor merah) ini dilakukan petugas KUA sendiri,
wong
ada masyarakat yang memberi sembako. Pungli adalah korupsi, tapi seluruh masyarakat Indonesia koruptor karena mereka memberikan suap pada petugas KUA," ujarnya menambahkan
Wakil Ketua Komisi X DPR, Sohibul Iman sependapat dengan Danang. Menurut dia, ketiga sektor yaitu birokrasi, politik, dan publik berada pada ruang yang sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Dalam teori institusi, ketiganya punya hubungan strategis. Tidak mungkin yang satu bobrok yang lain tidak. Sektor privat amburadul, masyarakat
acakadut
. Kalau mau memperbaik ini, perbaiki bersama."
Halaman Selanjutnya
Ia mengakui, tanggung jawab terbesar dalam pelayanan publik memang ada di pundak aparatur birokrasi. Pasalnya, selama ini mereka dikenal dengan praktek pungli atau KKN. Untuk itu, mereka memang harus mengubah mental. Dia mencontohkan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan indeks integritas, dua kementerian mendapat rapor merah karena masih di bawah standar nasional yakni Kementerian Perhubungan di pelayanan izin perhubungan dan Kementerian Agama di unit pernikahan, KUA.
