Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merevisi Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) yang digelar DPR tanpa melibatkan DPD dinilai cacat formil.
"Menurut saya, mekanismenya tidak berjalan dengan baik, sehingga berpotensi cacat formil," kata Ketua DPD RI, Irman Gusman, saat berkunjung ke Medan, Sabtu 6 Desember 2014.
Pasalnya, pembahasan revisi UU MD3 yang baru tersebut dihasilkan dengan menyalahi Undang Undang karena tidak melibatkan DPD-RI.
"Mereka tidak mengakomodasi putusan MK, sehingga mekanismenya tidak berjalan dengan baik," tegasnya.
Seperti diketahui, MK mengeluarkan putusan dalam uji materi UU tersebut pada 2012 lalu. Putusan nomor 92/PUU-X/2012 itu pada pokoknya mengembalikan kewenangan legislasi DPD, salah satunya melibatkan DPD dalam pembahasan UU yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lemabaga tersebut.
Oleh karena itu, kata Irman, saat ini lembaga yang dipimpinnya itu tengah mengkaji untuk mendorong kemungkinan mengajukan uji materi ke MK.
"Kami sekarang sudah reses dan masuk kembali bulan depan. Kita pelajari dulu, jika memang cacat formil, kita akan mendorong Judicial Review," ujarnya.
Menurut Irman, kebiasaan DPR melanggar Undang Undang seperti ini membuat lembaga legislatif itu semakin tidak berwibawa. "Kita tidak ingin apa-apa hanya ingin menyelesaikan ini secara bersama-sama" kata Irman. (one)
![VIVA Militer: Komandan senior Hizbullah, Hussain Ibrahim Mekky]()
![img_title]()
Baca Juga :
BNPB Kasih Jurus Jitu Atasi Bencana Banjir
"Mereka tidak mengakomodasi putusan MK, sehingga mekanismenya tidak berjalan dengan baik," tegasnya.
Seperti diketahui, MK mengeluarkan putusan dalam uji materi UU tersebut pada 2012 lalu. Putusan nomor 92/PUU-X/2012 itu pada pokoknya mengembalikan kewenangan legislasi DPD, salah satunya melibatkan DPD dalam pembahasan UU yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lemabaga tersebut.
Oleh karena itu, kata Irman, saat ini lembaga yang dipimpinnya itu tengah mengkaji untuk mendorong kemungkinan mengajukan uji materi ke MK.
"Kami sekarang sudah reses dan masuk kembali bulan depan. Kita pelajari dulu, jika memang cacat formil, kita akan mendorong Judicial Review," ujarnya.
Menurut Irman, kebiasaan DPR melanggar Undang Undang seperti ini membuat lembaga legislatif itu semakin tidak berwibawa. "Kita tidak ingin apa-apa hanya ingin menyelesaikan ini secara bersama-sama" kata Irman. (one)
Kronologi Komandan Hizbullah Tewas Terkena Serangan Udara Militer Israel
Seorang komandan lapangan Hizbullah tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel di Lebanon selatan, pada Selasa malam, 14 Mei 2024.
VIVA.co.id
16 Mei 2024
Baca Juga :
