Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan tentang potensi penyalahgunaan wewenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah. Penyalahgunaan ini berpotensi jika rencana pendirian tiga kantor cabang KPK di daerah terealisasi.
"Kalau
nggak disiapkan orang,
nggak disiapkan perangkatnya, bisa benar itu jadi mafia hukum," kata JK saat ditemui di kantor Wapres, Jakarta, Jumat 19 Desember 2014.
JK menjelaskan, KPK adalah lembaga hukum yang mempunyai kewenangan yang begitu besar. Oleh karena itu, mereka harus hati-hati dalam menjalankannya.
"Karena begitu besarnya KPK maka begitu orang diambil maka tidak ada SP3-nya. Jadi kewenangan yang begitu besar bisa menimbulkan macam-macam," ujar JK.
Meskipun demikian, JK menilai rencana tersebut merupakan urusan internal KPK. Dia akan menunggu kajiannya, apakah cukup orang atau tidak.
"Komisionernya kan di Jakarta, apa bisa mengawasi di daerah itu. Komisioner empat dari lima yang ada," ujarnya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyarankan agar rencana tersebut harus lebih dulu diujicoba. Minimal satu atau dua daerah, jangan langsung semuanya. Karena, KPK di Jakarta saja kesulitan orang. "Ditarik sedikit Kejaksaan itu sulit KPK buat jalan," katanya.
JK menambahkan, institusi kepolisian dan kejaksaan harus lebih maksimal lagi dalam bekerja. Sebab, penegakan hukum sudah menjadi tugas keduanya. "Bukan opsi, memang tugas Kejaksaan dan Polisi begitu," tuturnya. (ase)
![Mobil tahanan di Prancis diserang kelompok bersenjata, napi dibawa kabur]()
![img_title]()
JK menjelaskan, KPK adalah lembaga hukum yang mempunyai kewenangan yang begitu besar. Oleh karena itu, mereka harus hati-hati dalam menjalankannya.
"Karena begitu besarnya KPK maka begitu orang diambil maka tidak ada SP3-nya. Jadi kewenangan yang begitu besar bisa menimbulkan macam-macam," ujar JK.
Meskipun demikian, JK menilai rencana tersebut merupakan urusan internal KPK. Dia akan menunggu kajiannya, apakah cukup orang atau tidak.
"Komisionernya kan di Jakarta, apa bisa mengawasi di daerah itu. Komisioner empat dari lima yang ada," ujarnya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyarankan agar rencana tersebut harus lebih dulu diujicoba. Minimal satu atau dua daerah, jangan langsung semuanya. Karena, KPK di Jakarta saja kesulitan orang. "Ditarik sedikit Kejaksaan itu sulit KPK buat jalan," katanya.
JK menambahkan, institusi kepolisian dan kejaksaan harus lebih maksimal lagi dalam bekerja. Sebab, penegakan hukum sudah menjadi tugas keduanya. "Bukan opsi, memang tugas Kejaksaan dan Polisi begitu," tuturnya. (ase)
Mobil Tahanan Prancis Disergap Kelompok Bersenjata, 2 Sipir Tewas-Napi Kabur
Konvoi mobil tahanan di wilayah Eure, Prancis Utara, diserang kelompok bersenjata. Dua petugas sipir penjara dilaporkan tewas dan dua lainnya luka-luka
VIVA.co.id
15 Mei 2024
Baca Juga :
